Hukum Kriminal

Jaksa Ajukan Kasasi di Kasus Mark Up Mantan Wawali

Kepala Kejari Tarakan, Adam Saimima.

TARAKAN, Koran Kaltara – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kasasi atas kasus dugaan mark up anggaran pembebasan lahan fasilitas Kelurahan Karang Rejo.

Pernyataan disampaikan Jumat (10/6/2022) pekan lalu, secara resmi di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Adam Saimima melalui Kasi Pidana Khusus Salomo Saing menuturkan, setelah upaya hukum banding disampaikan secara resmi, maka JPU diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi.

“Sesuai ketentuan yang mengatur, maka kami diberikan kesempatan untuk menyusun alasan dan pertimbangan kami dalam upaya hukum kasasi,” ujarnya, Selasa (14/6/2022).

Rencananya, JPU akan mengajukan kasasi sebelum masa 14 hari yang ditentukan berakhir.

Pihaknya menjaga agar waktu penyerahan memori kasasi tidak lewat waktu yang ditentukan.

Saat ini juga sedang disusun apa yang menjadi alasan dalam memberikan tanggapan terhadap putusan di tingkat banding.

Ia sendiri menanggapi putusan banding, sebagai JPU yang menangani perkara tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.

Dalam memori banding nanti, pihaknya akan mengkaji pertimbangan majelis hakim dan mengaitkan dengan pasal 253 KUHAP.

“Terkait apakah benar peraturan itu diterapkan atau tidak. Tapi semestinya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau ada yang melampaui batas. Indikator itu yang akan kami kaji kembali, dalam memori kasasi,” imbuhnya.

Selain itu, indikator pembuktian dari pertimbangan atau alasan yuridis kami dalam memori Kasasi tersebut, kata dia, sebatas pemberian kesempatan sesuai ranah JPU mengajukan Kasasi.

“Dalam memori kasasi, kami juga menyampaikan alasan sebagaimana tuntutan yang sudah diajukan. Kemudian dikaitkan dengan putusan di pengadilan tingkat pertama. Sehingga, ini menjadi alasan kami kenapa putusan tingkat banding menjadi berbeda, sehingga kami harus tanggapi. Kami tidak sependapat, makanya ajukan kasasi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Walikota Tarakan, KAH terseret kasus dugaan penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan lahan kantor Kelurahan Karang Rejo.

Selain KAH, dua orang lainnya orang yang diduga namanya digunakan KAH dalam pembebasan lahan, HR dan tim penilai dari KJPP Aditya Iskandar, SD ikut terseret.

Dalam persidangan tingkat pertama, KAH yang saat pembebasan lahan menjabat sebagai Wakil Walikota Tarakan dituntut 6 tahun ditambah uang pengganti Rp560.620.000, subsider 3 tahun penjara.

Namun KAH diputus 3 tahun 6 bulan dengan uang pengganti subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan SD dan HR, dituntut penjara 5 tahun 6 bulan, namun diputus 2 tahun penjara. ketiga terdakwa juga dibebankan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Perbedaan pasal yang dituntut JPU pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang undang Tipikor, Majelis Hakim memutuskan bersalah dengan dakwaan subsider pasal 3 Undang undang Tipikor.

Ketiganya mengajukan banding, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Kaltim divonis tidak bersalah, dibebaskan dari segala dakwaan dan diperintahkan untuk dikeluarkan dari penjara.

Ketiganya disebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Sahida
Editor: Hariadi

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment