Hukum Kriminal

Inisial Terlapor Dugaan Jual Beli Jabatan Seyogianya Tidak Disebarluaskan

Kombes Hendy F Kurniawan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Adityajaya melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Kaltara, Kombes Hendy F Kurniawan, memilih tidak menjawab pertanyaan awak media soal inisial terlapor dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemprov Kaltara.

Ia mengatakan, inisial terlapor kasus jual beli jabatan seyogianya tidak disebarluaskan selama proses awal penyelidikan karena yang bersangkutan bisa diadili masyarakat, meski belum terbukti bersalah.

“Jangan inisialnya, karena sifatnya penyelidikan, janganlah. Kasihan orang diadili lewat media (massa). Takutnya sudah ramai dari pelapor, ternyata (tidak terbukti),” kata Hendy kepada awak media kemarin sore, Kamis (4/8/2022).

Secara teknis, ia menjelaskan jika pihaknya mendapat laporan tersebut tanggal 6 Juli 2022.

Berdasarkan laporan itu, kepolisian masih perlu melakukan pendalaman terkait beberapa hal. Terutama soal dokumen pendukung.

Hendy mengungkapkan, ia lebih senang jika dugaan jual beli jabatan dilaporkan secara tertutup. Sehingga bisa dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika benar terbukti.

“Kalau ramai begini, ya mudah-mudahan pembuktiannya tidak sulit,” jelas Hendy.

Berdasarkan penilaian dan pengalamannya, kasus jual beli jabatan lebih bagus ditindak melalui OTT karena dapat mempermudah proses pembuktian.

“Jadi pelapornya diam-diam, baru kita upayakan OTT. Nah ini kan lapornya ramai, ya gitu sih, tapi kita akan upaya maksimal untuk pembuktian,” kata Hendy.

Terkait kesulitan proses penyelidikan karena kasus sudah diketahui khalayak, hal itu disebut bergantung dari item dokumen pendukung yang dimiliki pelapor.

“Jadi ketika pelapor melaporkan ke kita, harus punya pendukung yang memperkuat apa yang dilaporkan. Jangan sampai pelapor ini berasumsi begini, tapi tidak ada dokumen pendukung,” paparnya.

Hendy kembali menyampaikan jika secara pribadi senang ketika ada laporan seperti ini.

Mengingat latar belakang dirinya yang sudah malang-melintang di dunia OTT dan penindakan kasus korupsi.

“Kalau diam-diam kemarin, saya lebih enak untuk mematangkannya, karena soft banget. Begitu memang ada lakukan serah terima dan sebagainya, bisa lebih dapat alat buktinya,” jelasnya.

“Daripada sekarang laporan belum apa- apa sudah ramai duluan, khawatirnya ini. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa tetap maksimal bekerja,” kata Hendy menambahkan.

Pihak pelapor sendiri masih diminta melengkapi dokumen pendukung laporannya.

Hendy tidak merinci dokumen yang dimaksud karena akan menghalangi proses penyelidikan.

“Yang jelas masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan laporan gugur karena dokumen pendukung tidak terpenuhi, Hendy meminta awak media untuk bersabar terlebih dahulu. “Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Adapun, pelapor sendiri masih diberi waktu untuk memenuhi kelengkapan yang dimaksud.

Pihak penyidik sudah memberikan detail dokumen yang harus diserahkan.

“Jadi dari pelapor ketika melapor, ada kewajiban melengkapi laporannya. Kan nggak enak menyebut A begini, tapi tidak membantu kita untuk membuktikan,” jelasnya.

Sementara itu, pemeriksaan terduga terlapor belum dilakukan pihak kepolisian. Karena, mekanismenya harus diawali dari kelengkapan dokumen pendukung dari pihak pelapor.

“Mekanismenya ketika memberi pengaduan untuk tipikor yang tidak disertai dokumen pendukung, harus dilengkapi dulu. Nanti terlapor itu di belakang,” kata Hendy. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Didik

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment