Nunukan

Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

Aris Suyono

NUNUKAN, Koran Kaltara – Meski new normal diberlakukan, namun pelaku perjalanan tetap harus mengantongi sejumlah persyaratan jika keluar daerah. Bagi yang ingin keluar dan masuk ke Nunukan wajib mengantongi surat keterangan kesehatan bebas Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Nunukan Aris Suyono menegaskan, bahwa semua pelaku perjalanan wajib mengantongi persyaratan pemeriksaan PCR atau rapid test.

“Nah, di Kabupaten Nunukan kan tidak ada fasilitas PCR, maka bisa rapid test. Pelayanan rapid tes di Kabupaten Nunukan bagi pelaku perjalanan berada di RSUD Nunukan,” terangnya kepada Koran Kaltara, Minggu (31/5/2020).

Dia mengatakan, tarif rapid test di RSUD Nunukan berkisar Rp500 ribu. Tarif ditentukan setelah melakukan kajian-kajian panjang.

“Jadi, tidak asal pasang tarif. Ini sudah melalui proses panjang. Kita beruntung di RSUD Nunukan masih terbilang murah dari beberapa daerah lainnya yang ada mencapai Rp1 juta per rapid test,” ungkapnya.

Menurut dia, pembiayaan rapid test di Nunukan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan di RSUD.

“Tarif sudah diatur dan dihitung dengan kondisi rill yang ada. Proses perhitungannya juga panjang. Perhitungannya dilakukan konsultan sesuai bidang ahlinya dan sebagainya,” bebernya.

Dia menjelaskan, pelaku perjalanan yang dikecualikan adalah orang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, perjalanan dengan kondisi kedaruratan, terutama pelayanan pasien dalam kondisi darurat, termasuk masyarakat yang mengalami kedaruratan, misalnya keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.

“Pengecualian juga berlaku bagi pekerja migran Indonesia. Dan pemulangan orang dengan alasan khusus sampai daerah asal,” ungkapnya.

Syarat untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta harus menunjukkan surat tugas yang ditandatangani pejabatnya.

Paling penting menunjukkan surat kesehatan, baik itu PCR maupun rapid test. Jika di daerahnya tidak ada PCR dan rapid test, maka wajib mengantongi surat dari lurah maupun desa.

Menurut dia, surat keterangan PCR berlaku selama tujuh hari sejak keberangkatan. Sementara rapid tes hanya berlaku tiga hari sejak keberangkatan.

“PMI atau WNI di luar negeri wajib menunjukkan identitasnya, surat keterangan bagian perlindungan PMI dan surat keterangan perwakilan RI di luar negeri,” kata dia. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah