Politik

Informasi Pengumuman DPS Juga Disampaikan ke RT

DPS ditempel di tempat strategis. (Foto: Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Daftar Pemilih Sementara (DPS) hari ini, Sabtu (19/8/2020) serentak diumumkan di seluruh Kelurahan se-Kota Tarakan mulai pukul 08.00 Wita.

Komisioner KPU Tarakan Divisi Data, Jumaidah mengatakan, untuk kegiatan pengumuman hari ini sudah serentak diumumkan di seluruh kelurahan.

“Jadi jam 08.00 Wita mereka (PPS) sudah menempel DPS itu di kelurahan masing-masing. Setelah itu kawan-kawan TPS standby secara bergantian di sekretariatuntuk menerima laporan dari masyarakat. Standby jika ada masyarakat yang datang mengecek kemudian melapor misalnya belum terdaftar atau dan lain sebagainya,” terangnya.

Jumaidah mengatakan, sebagian anggota PPS (panitia pemungutan suara) yang lain berkoordinasi ke RT menyampaikan daftar pemilih ke ketua RT.

“Bukan diumumkan tapi disampaikan ke RT-RT, ini loh data pemilih. Maksudnya koordinasi bahwa DPS sudah ditempelkan di kelurahan dan beberapa tempat strategis di kelurahan tersebut,” katanya.

Tempat strategis selain di kantor kelurahan, yakni posyandu, pos kamling dan tempat lainnya yang menurut PPS itu strategis. PPS berkoordinasi dengan ketua RT terkait penempatan agar masyarakat bisa melihat pengumuman tersebut.

“Tujuannya supaya masyarakat tahu, daftar pemilih sementara sudah diumumkan. agar masyarakat bisa melihat apakah sudah terdaftar apa belum. Masyarakat bisa cek namanya, tempat tanggal lahir, alamat rumah, ada kesalahan atau tidak,” imbuhnya.

KPU Tarakan berharap masyarakat lebih pro aktif untuk mengecek apakah namanya terdaftar atau belum. Jangan sampai nanti masyarakat pasif, padahal DPS sudah diumumkan. (*)

BACA JUGA : KPU Tarakan Umumkan DPS, Masyarakat Diminta Mencermati

Reporter: Ariyanto
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah