Headline

Indonesia Harus Pertahankan Tiga Outstanding Boundary Problems

Kepala Biro PPN Kaltara, Samuel ST Padan
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Provinsi  Kaltara yang terletak di daerah perbatasan masih tersisa tiga titik yang masuk dalam Outstanding Boundary Problems (OBP). Sebelumnya terdapat lima titik yang belum menemui titik kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia, yakni di Desa Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, titik patok C 500-C 600 dan titik patok B 2700 – B…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Provinsi  Kaltara yang terletak di daerah perbatasan masih tersisa tiga titik yang masuk dalam Outstanding Boundary Problems (OBP).

Sebelumnya terdapat lima titik yang belum menemui titik kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia, yakni di Desa Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, titik patok C 500-C 600 dan titik patok B 2700 – B 3100.

Namun setelah Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, di Bandung pada 8-11 Oktober 2018 lalu, menghasilkan kesepakatan terhadap dua titik yakni Sungai Simantipal dan titik patok C 500 – C 600.

Untuk tiga titik lainnya, terus dilakukan perundingan antar delegasi kedua negara. Sebagaimana diketahui, pada JIM ke-42 Oktober lalu berjalan lancar dan diwarnai semangat kekeluargaan dan persahabatan.

Saat itu Delegasi  Indonesia diketuai Sekretaris Jenderal  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo. Sedangkan  Malaysia diketuai Dato’ DR Tan Yeow Chong Sekretaris Jenderal Ministry of Water, Land and Natural Resources.

Dijelaskan oleh Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Setprov Kaltara, Samuel ST Padan, OBP yang terletak di sektor timur Kabupaten Nunukan itu harus dipertahankan. Atas nama masyarakat perbatasan, ia menekankan delegasi Indonesia harus bisa mempertahankan patok yang sudah ada sejak perjanjian Belanda – Inggris.

“Perundingan terus berproses, khususnya yang tiga OPB yakni di Sebatik kemudian Sinapad dan titik patok B 2700 – B 3100.Karena memang Indonesia berpegang terhadap patok perjanjian Inggris – Belanda. Tapi Malaysia mengklaim itu tidak sesuai dengan di lapangan, makanya masih belum ada kesepakatan,” katanya, Minggu (23/12/2018).

Pada JIM ke-43 mendatang, kembali akan dibahas antar kedua delegasi khususnya batas di Sebatik, termasuk titik patok B 2700 – B 3100. Diungkapkan Samuel, untuk Sebatik merupakan klaim Indonesia yang menganggap patok di lapangan lebih menguntungkan pihak Malaysia.

“Kalau Sebatik adalah klaim kita. Patok 4 derajat 10 menit, ternyata pengukuran di lapangan tidak seperti itu. Patok dipasang di Sebatik banyak mengambil wilayah Indonesia yang tentu kita rugi dan Malaysia untung. Itu yang membuat belum ada kesepakatan,” bebernya.

Sedangkan OBP di Sinapad merupakan klaim Malaysia yang belum puas dengan patok yang ada sehingga butuh diukur ulang. Sebaliknya, warga setempat menegaskan bahwa titik tersebut sudah sesuai dengan perjanjian Belanda – Inggris sehingga delegasi Indonesia harus mempertahankan patok yang sudah ada.

“Kalau titik lainnya perjanjian Belanda – Inggris itu 4 menit 20 derajat. Di lapangan Malaysia menganggap posisi 4:20, tidak tepat penempatannya. Makanya Klaim Malaysia minta itu (diukur ulang),” sambungnya.

Lebih jauh diterangkan, dua titik OBP yang sudah disepekati sebelumnya dalam posisi klaim yang berbeda. Untuk Sungai Simantipal merupakan klaim Malaysia sedangkan untuk titik patok C 500 – C 600 merupakan klaim Indonesia.

Oleh karena itu, delegasi Indonesia harus mempelajari situasi lebih mendalam agar pada JIM selanjutnya bisa menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan bangsa ini.

“Sejauh ini tim sudah ke patok 1, 2 dan 3 di Lumbis Ogong dan Tulin Onsoi (patok B 2700 – B 3100). Jadi harus benar-benar matang itu sebelum berunding dengan Malaysia,” terangnya.

Pemerintah daerah terus mendukung langkah pusat melalui delegasi untuk segera menyelesaikan masalah OBP tersebut. Pasalnya, masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak jika belum ada kesepakatan antar kedua negara.

“Untuk versi masyarakat itu tetap. Tidak boleh ada wilayah yang lepas ke Malaysia. Mereka (warga perbatasan) tidak peduli, intinya apa yang dipatok oleh Belanda itu, maka itulah yang harus dipertahankan,” pungkansya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 24 Desember 2018