Headline

Imigrasi Perketat Syarat Keluar Masuk di Batas Negara Long Nawang

Perdemuan Sebayang

TARAKAN, Koran Kaltara – Upaya untuk melakukan pencegahan dengan melakukan penegakan hukum, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan bersinergi dengan aparat kepolisian maupun TNI. Hanya saja, di Tahun 2020 lalu, jumlah penegakan hukum menurun drastis karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Imgirasi Kelas II Tarakan, Perdemuan Sebayang mengungkapkan penegakan hukum di Tahun 2019. Seperti deportasi, penerimaan biaya beban dari penegakan hukum, dan memasukkan warga negara asing (WNA) bermasalah ke ruang detensi sebagai upaya untuk melakukan penangkalan. Jumlahnya mencapai 79 WNA.

“Tahun 2020 ini hanya 8 penegakan hukum, jadi jauh menurun drastis. Tapi, target kinerja kami bagaimana bisa dibukanya pos lintas negara di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau,” kata dia, dikonfirmasi Jumat (15/1/2021).

Saat ini, pihaknya juga sudah mendapatkan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang. Nantinya, PNS ini akan ditempatkan di Long Nawang untuk menjaga pintu gerbang perbatasan Indonesia.

Dengan hadirnya Imigrasi di perbatasan Long Nawang ini, masyarakat mendapat edukasi tentang dokumen apa yang dibutuhkan untuk perlintasan orang dan barang. Ia menargetkan lima pos nantinya di Long Nawang.

“Prinsip perlintasan negara kita maupun WNA saat ini masih menggunakan cara tradisional. Sementara ini, tugas Custom, Imigrasi dan Quarantine (CIQ) diberikan kuasa kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang bertugas di perbatasan,” jelasnya.

Dokumen yang digunakan masih manual, menggunakan buku dengan produk dari pemerintah daerah namun dibatasi waktu tertentu. Rencananya, dari 15 PNS ini setiap 4 bulan sekali akan dilakukan roling di Long Nawang.

“Ini kan bagian dari proyek Inpres No. 1 Tahun 2019. Aturan sudah dibuat, standar untuk infrastruktur sedang dikerjakan, dan tinggal menunggu kapan baru selesai. Sambil kami mempersiapkan sumber daya manusia, jaringan dan perangkatnya,” beber Sebayang.

Persiapan, jaringan dan perangkat juga sudah siap dan tinggal di distribusikan dari Dirjen Imigrasi. Dalam waktu dekat, bentuk pas (surat keterangan) lewat akan diganti pas lintas batas dengan jarak radius tertentu dan sudah diatur sesuai dengan perjanjian antarnegara Bilateral. Jika diminta lebih dari batas yang sudah diatur dalam perjanjian Bilateral, maka harus mengunakan paspor.

“Misalnya mau ke Tawau, ya harus menggunakan paspor. Tahun ini, kami akan mempersiapkan kegiatan sosialisasi kepada warga negara kita dan ASN dari Pemda, TNI dan Polri yang ada di perbatasan. Supaya, tidak ada bersinggungan antara tugas dan fungsinya. Sehingga petugas kami di sana didukung semua aparat dan pemda-nya,” tandasnya.

Masyarakat nantinya akan diberikan pemahaman dalam kegiatan sosialisasi, terkait apa saja yang dilarang. Misalnya, jika biasanya tidak menggunakan dokumen perlintasan atau paspor, kemudian setelah ada pos lintas batas negara ini, berarti aturan yang ada harus sudah dijalankan. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah