Tarakan

Ilegal Fishing Pelanggar Terbanyak Ditangani PSDKP

Kapal Ikan Asing yang diamankan Stasiun PSDKP, Maret lalu. (Foto: DOK/ Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Ilegal Fishing menjadi kasus terbanyak yang ditangani Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Tarakan. Kepala Stasiun PSDKP Kaltim-Kalteng dan Kaltara, Akhmadon mengungkapkan ada enam kasus ilegal fishing yang sudah ditangani di tahun 2018. Dari enam kasus tersebut, lima di antaranya sudah selesai menjalani masa sidang dan incracht, sementara satu kasus…

TARAKAN, Koran Kaltara – Ilegal Fishing menjadi kasus terbanyak yang ditangani Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Tarakan. Kepala Stasiun PSDKP Kaltim-Kalteng dan Kaltara, Akhmadon mengungkapkan ada enam kasus ilegal fishing yang sudah ditangani di tahun 2018.

Dari enam kasus tersebut, lima di antaranya sudah selesai menjalani masa sidang dan incracht, sementara satu kasus lagi masih dalam proses penyidikan.

“Kalau lima kasus yang sudah incracht itu karena melakukan penangkapan ikan dengan jumlah besar dan tanpa dokumen. Salah satunya, malah adalah kapal Malaysia yang tertangkap di perairan Indonesia,” ujarnya.

Diakui Akhmadon, selain kasus ilegal fishing sebenarnya masih ada beberapa kasus lain terkait pelanggaran di sektor perikanan yang ia temui. Di antaranya, para nelayan, pelaku perikanan yang berlayar ke Tarakan untuk mencari ikan, namun tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran.

Namun, kata dia pelanggaran terkait dokumen ini lebih didominasi oleh kapal-kapal lokal. Sementara, kapal yang berasal dari Kaltara atau sebagian dari kapal-kapal dari pulau Jawa yang cukup banyak.

Ia juga mengungkapkan, dari tiga wilayah kerjanya pelanggaran yang terjadi di Kaltara lebih mendominasi oleh pelanggaran terhadap jalur penangkapan.

“Kami masih sangat sering menemukan adanya nelayan luar yang masuk ke wilayah Kaltara hingga 4 mil jaraknya, sehingga membuat nelayan lokal Kaltara mengeluh,” bebernya.

Selain itu, ia juga menemukan banyak kapal yang belum memiliki izin, yaitu surat tanda keterangan kapal perikanan. Harusnya, menurut Akhmadon, surat izin ini ada dan masih berlaku saat kapal berlayar, hal ini pun sudah diatur dalam amanat Undang-undang.

“Jadi paling tidak kapal itu terdaftarlah,” ujarnya.

Dari banyaknya pelanggaran terkait tanda keterangan kapal perikanan ini, Akhmadon menyebutkan juga masih ada pelanggaran terhadap nelayan yang belum memiliki kelengkapan surat dalam berlayar.

“Kami akan berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan. Apalagi kan kami dibantu juga oleh pemerintah daerah. Sebenarnya, kami berharap nelayan yang belum terdaftar, di tahun 2019 ini akan terdaftar semuanya,” harapnya.

Ia juga berharap, peran serta nelayan memberikan kontribusi lebih tinggi, sehingga PSDKP tidak lebih banyak bergerak untuk melakukan penindakan. Pasalnya, kata dia, 2019 ini anggaran operasional menurun.

“Kami berharap pelanggaran yang terjadi akan menurun. Makanya, nanti kami akan lebih banyak koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polairud, Bea Cukai dan Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan,” tuntasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Rifat Munisa