Nunukan

Honorer Jadi Pembahasan Alot di Rakernas Apkasi

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid (depan, kedua dari kiri) saat mengikuti Rakernas Apkasi di Bogor. (Foto: Ist)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Penghapusan tenaga honorer ternyata banyak dikeluhkan oleh daerah.

Bahkan kebijakan pemerintah pusat ini menjadi salah satu topik pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2022 yang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, di Bogor, pada Sabtu (18/6/2022).

Dalam rakernas tersebut, mayoritas kepala daerah mempersoalkan adanya mandat PP No 49 Tahun 2018, dimana kepala daerah harus melaksanakan skema penghapusan tenaga honorer hingga tahun 2023.

Pembahasan inilah yang paling lama dibahas dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wamendagri, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kaltim, Kepala LPKK dan Bupati/Wakil Bupati se-Indonesia, termasuk Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Menurut Laura, daerah belum bisa melepaskan tenaga honorer tanpa ada solusi yang pasti.

Sebab, tenaga honorer saat ini masih memegang peranan cukup penting dalam menjalankan pelayanan publik.

“Penghapusan tenaga honorer harus benar-benar dicarikan skema yang solutif agar tidak menimbulkan gejolak, baik dari aspek pelayanan pemerintah daerah maupun aspek sosial karena membuka celah adanya pengangguran,” jelasnya.

Laura berharap, pemerintah pusat dapat memberikan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Artinya, kita sudah sampaikan langsung, tinggal menunggu apakah ada solusi atau ada penundaan atau tetap ada penghapusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, H Surai mengaku ada sekitar 5.833 tenaga honorer yang bekerja di masing-masing OPD.

Jumlah ini, kata dia, tentunya tak sebanding dengan jumlah ASN yang hanya sekitar 3.787 serta 161 PPPK.

Hampir seluruhnya tenaga honorer ini bekerja di bidang teknis, sehingga perannya sangat dibutuhkan.

“Dampak sosial dan ekonominya sudah ada semuanya di sini. Mudah- mudahan hal ini tidak membuat dampak yang mungkin mengurangi kebersamaan kita untuk membangun perbatasan ini,” tambahnya.

Jika daerah tak mengindahkan amanat tersebut dan tetap mengangkat pegawai non ASN, kata dia, daerah akan dijatuhi sanksi dari pusat berdasarkan peraturan yang berlaku. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Asrin
Editor: Hariadi

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment