HIV/AIDS di Tarakan Perlu Penanganan Lebih Serius

TARAKAN – Penanganan HIV/AIDS di Kota Tarakan dinilai tidak bisa hanya berfokus pada pengobatan setelah kasus ditemukan. Penguatan pencegahan, edukasi, regulasi, hingga deteksi dini dinilai mendesak untuk menekan potensi penularan baru.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pentingnya langkah antisipasi agar perkembangan kasus HIV/AIDS di Tarakan dapat ditekan.

Menurutnya, penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan pencegahan sebagai prioritas. Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta tidak hanya bergerak ketika kasus sudah ditemukan, tetapi juga aktif mencegah munculnya penularan baru.

“Yang jelas, ini lebih ke penekanannya ke HIV/AIDS. Bagaimana untuk penanganan ini, kemudian antisipasinya. Karena kita berbicara khusus di Tarakan, supaya perkembangannya bisa kita tahan dan kita cegah,” terangnya, Minggu (23/8/2026).

Ia menilai sosialisasi mengenai HIV/AIDS harus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai penularan, pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Selain sosialisasi, Syamsuddin juga mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan melakukan pendekatan secara personal terhadap kelompok maupun masyarakat yang dinilai berisiko.

“Sosialisasi ini harus kuat, regulasinya harus ditampakkan. Kemudian pendekatan personal juga harus dijalankan,” tegasnya.

Hal yang paling ditekankan Syamsuddin adalah pentingnya deteksi dini. Menurutnya, pemeriksaan sejak awal menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui status kesehatan seseorang sekaligus mencegah penularan lebih luas.

“Yang paling penting itu deteksi sejak dini. Karena kalau sudah anu, kan lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan mengingat HIV kerap tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Karena itu, peningkatan akses pemeriksaan dan edukasi mengenai pentingnya tes HIV menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian.

Syamsuddin juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan program penanganan HIV/AIDS.

Menurutnya, program kesehatan yang benar-benar masuk kategori prioritas tetap harus mendapatkan dukungan anggaran.

“Anggaran itu tetap akan kita diskusikan. Kalau sesuatu yang prioritas, walaupun kondisi anggaran parah, tetap juga ada prioritas untuk mendapatkan. Artinya bisa kita perjuangkan selama ini memang kita anggap sesuatu yang prioritas,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait mampu menyusun langkah yang lebih terukur dalam menekan perkembangan HIV/AIDS di Tarakan. Bukan hanya mengejar penanganan kasus yang sudah ada, tetapi juga memastikan rantai penularan dapat diputus melalui pencegahan, edukasi, pemeriksaan, dan pendampingan.

Dengan demikian, persoalan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas, serta masyarakat secara luas. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari