Politik

Hari Ini KPU Pleno Penyempurnaan DPTHP-2

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bakal menetapkan rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada 15 Desember mendatang. Penetapan yang sedianya dilakukan November lalu diundur karena terdapat delapan provinsi di Indonesia yang belum menyelesaikan rekapitulasi. Berdasarkan arahan pusat, menunggu penyelesaian delapan provinsi tersebut, semua daerah termasuk Kalimantan…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bakal menetapkan rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada 15 Desember mendatang. Penetapan yang sedianya dilakukan November lalu diundur karena terdapat delapan provinsi di Indonesia yang belum menyelesaikan rekapitulasi.

Berdasarkan arahan pusat, menunggu penyelesaian delapan provinsi tersebut, semua daerah termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan penyempurnaan DPTHP-2.

Sebagaimana dikatakan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami, meski Kaltara sudah menyelesaikan rekapitulasi bulan lalu dan melaporkan di KPU RI, tetap mengikuti arahan untuk penyempurnaan kembali.

“Dan untuk kabupaten/kota sudah terakhir rekapitulasi penyempurnaan pada hari Senin (10/12/2018). Sementara kami di provinsi untuk penyempurnaan DPTHP-2 akan dilaksanakan 12 Desember besok (hari ini),” katanya, Selasa (11/12/2018).

Dalam penyempurnaan DPTHP-2, ada potensi perubahan data kembali dari DPTHP-2 yang sudah direkap November lalu. Dalam rentang waktu beberapa pekan, bisa saja pemilih berkurang atau bertambah. Contohnya di Kabupaten Bulungan terjadi penambahan sebanyak 42 pemilih. “Potensi perubahan tentu ada, karena akan ada laporan-laporan baru,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terkait masih adanya ratusan pemilih potensial (tidak memiliki KTP Elektronik), Surya menegaskan pihaknya di provinsi juga sudah melaporkan hal itu ke pusat. Bahkan setelah rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2, pihaknya juga akan melaporkan jika masih ada daftar pemilih potensial tersebut.

“Tentunya KPU RI juga sudah komunikasikan dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Karena kewenangan perekaman dan pemberian KTP elektronik itu ada di pemerintah, bukan di KPU. Kalau kami di daerah, apapun keputusan KPU RI kami akan jalankan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor:Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 12 Desember 2018