Headline

Harganya Abnormal, Kaltara – Sarawak Kerja Sama Perdagangan

LANSKAP –  Tampak wilayah permukiman penduduk Krayan. (Foto : Istimewa)
  • Pasokan Dalam Negeri Sulit Dijangkau Masyarakat Krayan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan yang tinggal di beranda negara, saat ini masih menghadapi persoalan dilematis. Penutupan pintu masuk di Pos Lintas Batas Long Midang – Ba’kelalan oleh Malaysia karena pandemi covid-19, membuat distribusi barang terhenti sejak Maret lalu.

Kondisi tersebut, memicu kelangkaan pada lima kecamatan. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari masyarakat, kelangkaan juga meliputi material bangunan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dipasok dari Negeri Jiran tersebut.

Dari dokumentasi Koran Kaltara,  pemerintah pada awalnya mengandalkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) saat lockdown Malaysia pertama dilakukan karena Covid19. Melalui program tersebut, produk dalam negeri ditarget bisa memenuhi permintaan masyarakat dengan harga terjangkau.

Namun, upaya pemerintah belum menunjukkan dampak signifikan. Pada pertengahan Juni lalu, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, mengirimkan surat permohonan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Krayan yang ditujukan kepada Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Menyikapi surat tersebut, Gubernur bergerak cepat dengan sejumlah langkah tindak lanjut. Pada 23 Juni 2020, Irianto mengirimkan surat ke Menteri Perdagangan untuk mendukung negosiasi pembukaan di jalur perbatasan. Sehingga barang dari Malaysia bisa kembali masuk sesuai mekanisme Boarding Trade Agreement (BTA).

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2020, Gubernur juga mengirimkan surat permohonan pembukaan jalur perbatasan kepada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Dalam surat tersebut, ditawarkan metode distribusi barang melalui satu pintu untuk menghindari potensi penyebaran covid-19. Koperasi Produsen Mitra Utama Kaltara, disiapkan sebagai pengangkut dan penyalur barang dalam mekanisme ini.

Pada laman resmi Pemprov Kaltara, Irianto menyampaikan ada respon positif dari otoritas Negeri Bagian Sarawak. Secara teknis, Pemprov Kaltara diminta segera menyusun daftar barang yang butuh segera diperdagangkan.

“Saya berupaya melakukan lobi kepada Ketua Menteri Serawak, Malaysia, memohon agar saudara serumpun itu menyuplai kebutuhan pokok sehari-hari, bahan bakar minyak dan material bangunan ke daerah-daerah perbatasan Indonesia. Khususnya untuk Krayan, Kabupaten Nunukan, sudah kami komunikasikan melalui surat yang kami kirimkan,” kata Irianto, Senin (10/8/2020).

“Alhamdulillah, surat kita itu direspon positif. Beliau (Ketua Menteri Serawak) meminta agar kita segera mengusulkan barang apa saja yang akan dimasukkan ke Krayan. Ini masih tengah kita susun. Setelah selesai, segera kami kirimkan ke Ketua Menteri Sarawak,” lanjutnya.

Dihubungi Koran Kaltara, Camat Krayan, Heberly menyampaikan, pembukaan jalur perdagangan lintas batas adalah solusi yang tepat. Hal ini dikarenakan barang bisa masuk dengan ongkos angkut tidak terlampau mahal.

“Mungkin satu-satunya yang bisa membantu masyarakat hanya dari pintu perbatasan itu saja. Kalau itu terbuka, harga barang di sini dipastikan terjangkau dan permintaan masyarakat bisa terpenuhi,” kata Heberly melalui sambungan telepon, Selasa (11/8/2020).

Diminta menceritakan kondisi terkini di wilayahnya, Heberly mengungkapkan, pada dasarnya, ketersediaan barang mencukupi permintaan. Namun, tingginya harga jual menjadi masalah yang tidak bisa ditanggung masyarakat.

“Untuk saat ini, kebutuhan pangan kita sebenarnya masih terpenuhi. Sementara di-dropping dari Tarakan. Jadi hampir 100 persen kebutuhan pokok memang dari Indonesia. Cuma harga jual saja yang jadi persoalan. Karena ongkos angkutnya tinggi, harga jual juga tinggi,” ujarnya.

Dia mengaku dapat memaklumi kondisi tersebut. Mengingat nominal ongkos angkut ke wilayahnya memang cukup tinggi. Namun, hal itu menjadi momok bagi kemampuan ekonomi masyarakat. Banyak dari mereka yang menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah kecamatan.

“Barang yang masuk kan lebih banyak dari Tarakan dengan menggunakan pesawat TNI yang ongkos angkutnya Rp14 ribu sampai Rp16 ribu per kilogram. Sehingga masuk ke sini, untuk gula saja sudah Rp35 ribu. Padahal kalau sebelumnya dari Malaysia di kisaran Rp12 ribu sampai Rp14 ribu saja,” ungkap Heberly.

“Pemerintah kecamatan sudah banyak menerima masyarakat yang mengeluh dengan situasi seperti ini. Makanya kita beberapa kali menyurati ke pemerintah. Baik di kabupaten dan provinsi untuk perundingan pembukaan di Long Midang – Ba’kelalan dengan Malaysia,” lanjutnya.

Heberly sangat berharap ada progres cepat dari upaya pemerintahan di atasnya. Dengan begitu, harga kebutuhan pokok yang beredar kembali bisa dijangkau masyarakat. Kemudian komoditi lain yang tidak bisa dipasok dari dalam negeri, dapat tersedia kembali.

“Semoga upaya pemerintah bisa cepat hasilnya. Karena material pembangunan dan BBM industri ini tidak sama dengan kebutuhan harian. Material dan BBM ini sulit didapatkan. Bahkan semen dan tong gas sudah tidak ada. Kalau didatangkan dari wilayah Indonesia, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itu tidak memungkinkan,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah