Kaltim

Hampir 50 Persen Kegiatan Sosialisasi Ternyata Fiktif

Kasi Intel Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean (kanan). (Istimewa)
  • Kasus Dugaan Korupsi di BPBD Kubar

SENDAWAR – Menyusul ditetapkannya dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar mengatakan ada beberapa kegiatan fiktif yang ditemukan dari hasil penyidikan.

“Setidaknya ada 50 persen kegiatan fiktif yang dilakukan. Khususnya untuk kegiatan sosialisasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2019 lalu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean, Jumat (16/4).

Terkait kegiatan sosialisasi, lanjutnya, beberapa bentuk kegiatannya didapati tidak dilaksanakan tetapi ada dibuatkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kegiatan. Tidak hanya itu saja, fasilitas uang makan dalam kegiatan sosialisasi, dari hasil pemeriksaan didapati hampir 80 persen raib begitu saja.

Begitu pula dengan uang saku yang juga dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kegiatan terkait karhutla ini.

“Namun untuk kegiatan pembuatan dan pemasangan plang hampir semua ada. Sekarang juga masih kita cek di lapangan bersama BPK (badan pemeriksa keuangan) tapi yang sudah kami periksa sejauh ini memang ada papan plangnya,” tambahnya.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik saat ini memperhitungkan kerugian negara yang dialami diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Akan tetapi perhitungan resminya masih menunggu dari BPK yang memang masih mengecek dan memeriksa dokumen serta bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.

“Masih tunggu perhitungan dari BPK. Kemudian untuk kemungkinan adanya tambahan tersangka, hal tersebut mungkin saja terjadi. Ini akan terjawab dalam pengembangan yang kita lakukan nantinya. Kita akan lihat apakah ada saksi-saksi yang sudah kita periksa ini yang terlibat atau tidak. Kalau ada akan kita sampaikan, sementara baru dua tersangka atas nama JN dan AD,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, JN dan AD resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kubar dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), kegiatan sosialisasi bahaya Karhutla pada BPBD Kubar.

Kedua tersangka terancam hukuman 1-20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sesuai Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. (*)

Sumber: Koran Kaltim

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah