Politik

Gugatan PHP Kandas, KPU Nunukan Segera Tetapkan Paslon Terpilih

Pengucapan putusan PHP Nunukan di MK, Rabu (17/2). (foto: istimewa)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Gugatan Perolehan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yang diajukan pasangan calon (paslon) Danni-Nasir kandas.  Pada Rabu (17/2/2021) sore,  Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan menurut hukum dan tidak dapat diterima.

Amar putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawarahan oleh 9 hakim konstitusi dan dibantu panitera pengganti yang dibacakan dalam sidang pleno MK, dengan agenda pengucapan putusan yang selesai sekira pukul 17.15 WIB  di MK.

Setelah membaca dan melihat semua bukti, menurut mahkamah telah ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan MK berdasarkan pertimbangan MK.

“Berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum,” terang Ketua merangkap anggota Daniel Yusmic P. Foekh sambil membacakan putusan, Rabu (17/2/2021).

Selain itu, kata hakim membacakan, mahkamah juga berpendapat dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja melakukan dengan memasukan pemilih yang tidak sah ke dalam pemilih tambahan yang sangat menguntungkan pihak terkait adalah tidak berlasan menurut hukum.

Kemudian, perolehan suara pemohon sebanyak 45.359 suara dan pihak terkait sebanyak 48.019 suara. Perbedaan suara antara pemohon dan pihak terkait sebanyak 2.660 suara atau lebih dari 2 persen yakni 2,85 persen. Sehingga menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pekara a quo sebagai mana dengan pasal 158 UU 10 tahun 2016.

“Andaipun kedudukan tersebut disimpangi quod on, ternyata dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” bebernya.

Sehingga mahkamah menimbang hal-hal lain yang berkait dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, Ketua KPU Nunukan Rahman mengatakan, dengan adanya putusan ini, maka pihaknya akan mempersiapkan tahapan selanjutnya, yakni  rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Itu setelah nanti KPU mendapatkan surat terkait putusan MK ini. Kemungkinan rapat pleno penetapan dalam waktu dekat ini,” bebernya.

Diketahui, salinan putusan ini akan disampaikan melalui email kepada para pihak. Kemudian, untuk salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah