Headline

Gubernur dan Wagub Kaltara Tak Divaksin

Alasan usia, Gubernur dan Wagub tidak ikut program vaksin tahap pertama. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Diwakili Sekda, Suriansyah: Karena Ada Pembatasan Usia

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Presiden Joko Widodo meminta seluruh daerah benar-benar mempersiapkan dengan matang rencana vaksinasi. Bahkan saat rapat terbatas bersama para menteri dan gubernur, Rabu (6/1/2021) lalu, Jokowi  menekankan: agar masyarakat tidak ragu, maka pemimpin daerah diminta memberikan contoh.

“Setelah nanti saya disuntik vaksin, saya minta di daerah, orang yang pertama disuntik adalah gubernur didampingi tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jadi misalnya hari ini saya disuntik, besoknya giliran seluruh gubernur,” katanya.

Seluruh provinsi di Indonesia telah dialokasikan vaksin untuk tahap pertama. Termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sebanyak 10.680 dosis. Namun terhadap pejabat daerah yang pertama divaksin, pemprov memastikan gubernur maupun wakil gubernur (wagub) tidak divaksin pertama. Hal itu dibenarkan oleh sekretaris daerah (Sekda) Kaltara Suriansyah. “Karena ada pembatasan usia mulai 18 sampai 59 tahun,” kata Sekda, Selasa (12/1/2021).

Pembatasan usia ini berdasarkan uji klinis vaksin Covid-19, dimana kelompok paling rentan terpapar Covid-19. Sementara, usia Gubernur Kaltara Irianto Lambrie 62 tahun dan usia Wagub Udin Hianggio 74 tahun. Untuk itu, mewakili pemprov adalah sekda. “Sekarang usia saya 58 tahun, masih masuk,” sebut Suriansyah.

Sekprov menerangkan, bahwa vaksin yang digunakan terjamin keamanannya. Terlebih setelah keluarnya izin penggunaan darurat vaksin oleh BPOM dan fatwa MUI soal kehalalannya. Hal itu turut meyakinkan dirinya menjadi salah satu yang pertama divaksin di Kaltara bersama beberapa pejabat Forkompinda lainnya.

“Upaya kita untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa vaksin ini aman. Oleh karena itu, kami dari Pemprov Kaltara, saya sebagai Sekda siap untuk divaksin,” ujarnya memastikan.

Tak hanya itu, dia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) pemprov mendukung program vaksinasi tersebut.  “Saya mengimbau nanti kepada seluruh jajaran PNS Kaltara, untuk mendukung program pemerintah untuk melaksanakan vaksin ini. Hal itu agar pandemi kaltara bisa berkurang,” pintanya.

Kaltara Belum Bahas soal Sanksi Menolak Divaksin

Wakil  Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hianggio mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh program vaksinasi Covid-19. Termasuk dukungan yang diberikan oleh para pejabat Forkompinda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Semua dukungan dari pemerintah provinsi, Polda dan Korem. Bahkan beliau (pejabat) yang tidak terdaftar menyatakan siap divaksin. Itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman,” ujar Wagub.

Program vaksinasi bakal dilaksanakan serentak, Kamis (14/1/2021). Kelompok sasaran pertama, yakni tenaga kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan, termasuk tenaga tracing, menjadi yang pertama divaksin. Bagi yang telah terdata, diminta untuk bersedia disuntik.

Bila terdapat orang yang menolak divaksin, Pemprov Kaltara belum menerapkan sanksi. “Untuk sanksi, kita belum bicara itu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Suriansyah.

Meski demikian, dia menekankan agar semua yang terdata dan memenuhi kriteria agar bersedia disuntik. Khususnya bagi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan pelayan publik termasuk pegawai pemprov.

“Kita minta jajaran PNS, termasuk tenaga kesehatan yang sudah masuk dalam daftar vaksin dan terpenuhi untuk kriteria itu, sebaiknya ikut. Bagian upaya kita dalam mencegah penularan Covid-19 agar tidak melebar kemana-mana,” ujar Suriansyah. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah