Tarakan

Gandeng JPN, Tagihan BPJS Kesehatan ke Perusahaan Masih Mediasi

Pelayanan di BPJS Kesehatan Tarakan. (Foto: Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Secara ketentuan, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari perusahaan harus masuk di kelas II dan kelas I. Hal yang membedakan kelas untuk Peserta Penerima Upah (PPU), dari gaji yang diterima di bawah Rp4 juta maka wajib daftar di kelas II dan Rp4 juta ke atas didaftarkan ke kelas I.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan, Recky Hendayana menuturkan, paling banyak peserta dari PPU di Kaltara terdaftar di kelas II.

“Kalau perusahaan, banyak yang melaporkan gaji sesuai UMK jadi masuk ke kelas II, ada juga yang gaji di atas Rp4 juta. Tapi, kalau untuk perusahaan UMKM mendaftarkan sesuai gaji UMK,” ujarnya, Rabu (20/1).

Pihaknya juga bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Tarakan, untuk proses penagihan perusahaan yang membandel. Dalam hal kepatuhan mendaftar, data dan kepatuhan membayar di segmen perusahaan.

“Dalam sebulan, rata-rata perusahaan yang menunggak Rp290 juta hingga Rp350 juta dan secara total bisa mencapai Rp500 juta. Tapi, data ini bisa bergerak turun sebelum akhir bulan dan tidak sampai Rp1 miliar,” terangnya.

Kerja sama dengan JPN ini, juga sudah pernah melakukan perjalanan hingga ke daerah yang terpencil. Namun, dalam pertemuan JPN, BPJS dan perusahaan masih merupakan mediasi dan belum sampai melakukan tindakan hukum.

“Banyak jumlah perusahaan yang menunggak, tapi nominalnya kecil-kecil. Karena, mungkin perusahaan besar atau perusahaan raksasa di Kaltara masih rutin melakukan pembayaran,” ungkapnya.

Dari data yang ada di BPJS Kesehatan Tarakan, untuk peningkatan data PPU di Kaltara untuk tahun 2020 meningkat sekitar 2 hingga 3 persen, dibandingkan tahun 2019. Dengan peningkatan ini, kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS sudah lebih baik.

Jumlah PPU dari badan usaha, per 31 Desember 2019 termasuk anak, istri dan pekerja itu sendiri sebanyak 83.206 jiwa sedangkan di 31 Desember 2020 sebanyak 95.800 jiwa. Ada kenaikan 12.594 jiwa di tahun 2020. Sedangkan untuk badan usahanya, se Tarakan ada sekitar 800-an dan se-Kaltara terdata sekitar 2.000-an badan usaha.

“Satu kartu keluarga harus terdaftar semua. Iuran yang dipotong dari gaji kan pegawainya saja, itu sudah paket dengan suami, istri dan tiga anak. Jadi, istri dan anak-anak tidak ditagih iuran. Jadi, pegawai yang bujang dan pegawai yang punya istri dengan tiga anak sama saja,” beber Recky. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Didik

Mari cegah penyebaran Covid-19 dengan 5 M;

  • Memakai masker
  • Mencuci tangan
  • Menjaga jarak
  • Mengurangi mobilitas dan interaksi
  • Menghindari kerumunan