Headline

Gambaran Porsi TKDD di Kalimantan Utara

DJPb Kaltara - Tampak Kantor Kanwil DJPb Kalimantan Utara di Tanjung Selor. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Diprediksi Meningkat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran 2021, Rabu (25/11/2020). Pada laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diketahui pemerintah pusat mengalokasikan belanja sebesar Rp2.750 triliun.

Nominal tersebut, tumbuh 0,41 persen dibandingkan alokasi belanja pada APBN Tahun 2020. Nilai belanja pada tahun depan terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.032 triliun dan TKDD sebesar Rp795,5 triliun.

Mengenai porsi TKDD di Kalimantan Utara, Kepala Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara, Indra Soeparjanto melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Sukirno, mengaku belum bisa menyampaikan perihal nominal dan rincian TKDD tersebut. Ia beralasan jika data yang dimaksud masih sedang dimatangkan penyusunannya.

“Pesan dari Pak Kakanwil, sekalian saja (penjelasannya) setelah penyerahan DIPA dan TKDD kepada Pak Gubernur. Hari Senin besok tanggal 30 (November) di Gedung Gadis (Pemprov Kaltara). Kalau sekarang, kita juga belum siap datanya,” kata Sukirno, Kamis (26/11/2020).

Kendati demikian, Sukirno menginformasikan, nominal DIPA K/L dan TKDD di Kaltara lebih besar dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Memang ada kenaikan. Kita memiliki empat prioritas penggunaan anggaran untuk tahun 2021. Salah satunya untuk pemulihan ekonomi. Ini seperti disampaikan saat Konferensi Pers Oktober kemarin,” ujarnya.

Adapun, apabila mengacu Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun 2021 yang telah disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang, tercatat jika nominal TKDD di Kaltara justru mengalami penurunan sebesar Rp110 miliar. Yakni dari Rp7,14 triliun di tahun ini menjadi Rp7,03 triliun untuk tahun 2021.

Secara detail, komponen TKDD di Kaltara untuk tahun 2021 terdiri dari Total Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,03 triliun. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,84 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp953,80 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp473,74 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp227 miliar dan Dana Desa sebesar Rp503,04 miliar.

Sesuai data dari RUU APBN yang sudah disetujui DPR RI menjadi UU tersebut,  didapati adanya  penurunan pada dua komponen TKDD di Kaltara. Pertama, DBH yang turun Rp170 miliar dari DBH tahun 2020 sebesar Rp1,20 triliun. Kedua, DAU yang turun Rp320 miliar dari DAU tahun 2020 sebesar Rp4,16 triliun.

Sementara itu, empat komponen TKDD yang mengalami kenaikan adalah DAK Fisik sebesar Rp206,67 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp47,8 miliar, DID sebesar Rp110 miliar dan Dana Desa sebesar Rp15,59 miliar.

Dari analisis Koran Kaltara, kenaikan nominal pada empat komponen TKDD menjadi cermin komitmen Presiden dalam mewujudkan empat fokus penggunaan belanja negara di tahun 2021. Yaitu penanganan covid-19, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan ekonomi, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada UMKM dan Dunia Usaha serta Reformasi Struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya.

Apabila dipetakan setiap pemerintah daerah, tercatat nominal TKDD yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltara sebesar Rp1,88 triliun, Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp1,14 triliun, Pemerintah Kabupaten Malinau sebesar Rp1,29 triliun, Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp1,23 triliun, Pemerintah Kota Tarakan sebesar Rp748,55 miliar dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp720,52 miliar.

Penggunaan Anggaran Harus Tepat dan Cepat

Pada laman resmi Pemprov Kaltara, Rabu (25/11/2020), Pejabat Sementara (PjS) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi, langsung menekankan perihal percepatan realisasi APBD yang harus dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini disampaikan setelah Teguh menghadiri penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual.

“Pak Presiden menegaskan dan meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga hingga Kepala Daerah untuk menginstruksikan bidang yang memiliki anggaran besar, untuk sedini mungkin melakukan lelang di Desember ini. Ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di kuartal I,” kata Teguh.

“Artinya, di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelang langsung dilakukan setelah DIPA ini diserahkan,” paparnya melanjutkan.

Di samping itu, Teguh juga menekankan agar program berupa bantuan sosial bisa disalurkan pada awal Januari 2021. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan gelian ekonomi di lapisan bawah.

“Pesan Pak Presiden, kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis. Semangat dan auranya harus berbeda. APBN dan APBD yang ada harus dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga harus tetap hati-hati, transparan dan akuntabel. Itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” paparnya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris, menekankan agar pihak eksekutif bisa menjalankan secara maksimal instruksi Presiden perihal penggunaan Anggaran di Tahun 2021. Secara garis besar, alokasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Saya kira teman-teman kita di Pemprov Kaltara sudah mengetahui garis besar pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang disampaikan Presiden. Selain harus fokus pada penanggulangan dampak pandemi secara menyeluruh, pelaksanaannya juga harus cepat dilakukan. Ini yang harus sangat diperhatikan. Apalagi selama ini program dan kegiatan baru mulai jalan maksimal di triwulan II. Itu yang harus diubah,” kata Norhayati.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah