Tarakan

Forum CSR Harus Memiliki Payung Hukum

Kabag Ekonomi Setkot Tarakan, Amir Hamzah
TARAKAN, Koran Kaltara – Keberadan Forum Corporate Sosial Reponsibility (CSR) sudah ada sejak beberapa tahun di Kota Tarakan. Forum ini bertujuan memaksimalkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Namun sayang, Forum CSR Tarakan belum memiliki payung hukum seperti di daerah lain sehingga aksi nyata yang diharapkan belum prima. Kepala Bagian Ekonomi Sekkot Tarakan, Amir Hamzah…

TARAKAN, Koran Kaltara – Keberadan Forum Corporate Sosial Reponsibility (CSR) sudah ada sejak beberapa tahun di Kota Tarakan. Forum ini bertujuan memaksimalkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Namun sayang, Forum CSR Tarakan belum memiliki payung hukum seperti di daerah lain sehingga aksi nyata yang diharapkan belum prima.

Kepala Bagian Ekonomi Sekkot Tarakan, Amir Hamzah mengatakan, bahwa Wali Kota Tarakan beberapa waktu lalu diundang sebagai salah satu pemateri tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan hulu minyak dan gas (Migas).

Sofian Raga memaparkan peran pemerintah dan regulasi terhadap pengelolaan hulu migas yang ada di Tarakan.

“Kita paparkan keberadaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), dalam hal ini  PT. Pertamina, Medco, dan MKI. Mereka  memiliki peranan yang besar dalam membantu kesuksesan program Pemkot Tarakan yang tertuang dalam visi dan misi. Lembaga serta elemen masyarakat setingkat RT juga bisa mengajukan program CSR. Pelan-pelan akan kita tingkatkan,” terangnya, Jumat (7/12/2018).

CSR yang diharapkan bukan dalam bentuk fisik tetapi wujud pembinaan pembangunan maupun hal-hal lain sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia  yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Tarakan bersama KKKS dianggap berhasil dalam pengelolaan dana CSR.

“Tarakan sudah punya forum CSR, tetapi secara legal belum punya payung hukum, baru sebatas forum yang tidak diwadahi regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali). Kalau di daerah lain ada 126 Perda CSR yang ada di Indonesia, namun di Tarakan belum masuk ke sana. Harapan kita ke depan forum CSR ini dapat dipayungi hukum melalui raperda atau perwali,” harapnya.

Meskipun demikian, payung hukum ini juga tergantung pengambil kebijakan, dalam hal ini kepala daerah. Oleh karena itu, Pemkot Tarakan akan mengundang Forum CSR yang kebetulan ketuanya dari pihak Medco.

“Kita akan godok sama-sama, forum CSR ini harus ada payung hukumnya. Sempat saya diskusi dengan Deputi Otonomi Daerah, bahwa forum CSR tidak harus ada AD/ART. Ternyata tidak harus ada seperti itu, minimal ada perwali atau pergub dan alangkah bagusnya bila dibuatkan Perda. Tapi bila tidak ada duit, ya cukup dengan perwali,” jelasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Nurul Lamunsari