Ruang Publik

Fenomena Panic Buying di Tengah Pandemi

  • Oleh: Ratih Nirahana Sari, SST

TAHUN 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia. Hampir seluruh negara di dunia dihadapkan dengan pandemi besar, yaitu Covid-19. Virus ini pertama kali menyerang seorang pria di Kota Wuhan Provinsi Hubei pada  17 November 2019.

Hal ini terungkap dari data pemerintah yang dilihat eksklusif oleh media South China Morning Post (SCMP). Penyebaran virus ini cepat dan massif tanpa mengenal status, golongan, umur, maupun ras. Di Indonesia sendiri, virus ini mulai ditemukan pada 2 Maret 2020.

Meskipun terdapat jarak waktu empat bulan dari kasus pertama di China hingga virus ini ditemukan di Indonesia, dampak ekonomi skala makro sudah dirasakan ketika China menerapkan lockdown pada awal Februari 2020. Lockdown yang dilakukan pemerintah China adalah menutup semua akses transportasi massal dari, ke, dan di dalam Kota Wuhan baik transportasi darat, sungai, dan udara.

Larangan keluar dari Wuhan adalah aturan yang harus dipatuhi semua warga sehingga distribusi barang dan jasa dari dan ke Indonesia menjadi terganggu.

Terganggunya ekonomi China berdampak pada negara lainnya, termasuk Indonesia karena China memiliki kekuatan ekonomi dunia yang memiliki peran sebagai konsumen utama serta penghasil barang dan jasa.

Ekspor Indonesia ke China pada tahun 2019 misalnya, mencapai US$29,7 milliar atau senilai Rp464,5 triliun. Menurut Bank Indonesia, dengan nilai itu, China merupakan negara utama tujuan ekspor Indonesia.

Dampak dari ketidakstabilan ekonomi China memberikan multiplier effect terhadap ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda.

Hal tersebut dikarenakan China merupakan negara eksportir kedua terbesar setelah India dengan nilai 221,392 juta US$ dan negara importir terbesar untuk Kalimantan Utara dengan nilai impor (FOB) 35,219 juta US$ pada tahun 2019.

Meskipun di Kalimantan Utara sendiri kasus pertama ditemukannya virus Covid-19 yaitu pada 28 Maret 2020, perubahan kegiatan aktivitas, ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat sudah dirasakan pada pertengahan Maret sejak kebijakan Presiden Joko Widodo diterapkan mengenai work from home (WFH) pada 16 Maret 2020.

Dengan adanya penerapan WFH dan pemberitaan di media massa mengenai rencana pemberlakuan PSBB dan lockdown, ternyata memengaruhi kondisi psikologis masyarakat akan kekhawatirannya terhadap kelangkaan bahan pokok. Hal ini mendorong masyarakat melakukan panic buying.

Fenomena panic buying merupakan tindakan membeli suatu barang secara besar-besaran dan tak jarang menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari. Fenomena tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk menoleransi stress yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya pandemic virus Covid-19.

Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap penularan virus Covid-19 juga merupakan faktor pendorong psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan (Norberg & Rucker, 2020).

Dampak dari fenomena panic buying tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran untuk bahan pokok, terutama bahan pangan.

Dengan maraknya masyarakat yang melakukan panic buying mengakibatkan permintaan akan barang melonjak, namun barang yang tersedia tidak mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada sehingga mengakibatkan tidak stabilnya harga barang.

Untuk melihat kecenderungan naiknya harga dari suatu barang dan jasa dapat dilihat dari nilai inflasi di suatu wilayah.

Dampak dari fenomena panic buying  baru terasa di bulan April dimana nilai inflasi bulanan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,96 persen. Sedangkan pada bulan Mei inflasi kelompok pengeluaran tersebut sebesar -0,5 persen.

Nilai inflasi bernilai negatif atau biasa disebut deflasi menandakan menurunnya daya beli masyarakat akan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019, sebanyak 30,54 persen penduduk Kalimantan Utara bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tak heran dengan adanya fenomena panic buying malah memberikan dampak inflasi negatif untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dikarenakan sebagian besar penduduk Kaltara bekerja di lapangan usaha tersebut.

Pelaku panic buying sendiri didominasi dengan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dan memiliki resistensi di tengah pandemi. Karena lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu yang cukup terguncang dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga daya beli penduduk Kalimantan Utara mengalami penuruan.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu lapangan usaha yang berdampak dengan adanya fenomena panic buying. Hal tersebut diperkuat dengan menurunnya daya beli masyarakat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengakibatkan permintaan komoditas kelompok tersebut menurun.

Ditambah lagi pembatasan transportasi yang mengganggu kegiatan distribusi hasil dari pertanian dari dan keluar daerah di Kalimantan Utara yang berimbas terganggunya sistem pangan.

Sebagian besar penduduk yang berkerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah petani. Saat pandemi seperti ini, petani dihadapkan dengan realita penurunan permintaan akan hasil produksi dan sulitnya akses distribusi barang produksi karena penerapan PSBB sehingga menyebabkan jatuhnya harga-harga produk pertanian di tingkat petani.

Secara nasional Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei turun sebesar 0,85 persen atau sebesar 99,47 persen. NTP sebesar 99,47 persen diartikan bahwa petani mengalami defisit karena pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya.

Di Kalimantan Utara sendiri NTP pada bulan Mei mengalami penurunan sebesar 0.81 persen. Penurunan NTP ini mengindikasikan bahwa menurunnya permintaan bahan pangan di tengah pandemi berpengaruh pada penurunan nilai yang diterima oleh petani.

Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat nasional merosot sebesar 6.82 persen dari Rp4.936 menjadi Rp4.600.

Fenomena panic buying di Kalimantan Utara ternyata memberikan multiplier effect mulai dari kenaikan harga bahan makanan lalu menurunnya daya beli sebagian besar masyarakat, dan penurunan keuntungan yang diterima petani.

Namun, fenomena ini untuk di Kalimantan Utara sendiri tidak terlalu memberikan dampak yang  signifikan karena angka penurunan inflasi yang tidak begitu besar dan nilai tukar petani yang masih berada di atas angka 100 yaitu sebesar 101,4 persen.

Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dampak dari fenomena panic buying agar tidak memberikan efek berkelanjutan antara lain, memastikan distribusi barang kebutuhan berjalan lancar, memastikan ketersediaan barang kebutuhan dapat terpenuhi untuk beberapa waktu kedepan, memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik ketika diberlakukannya PSBB.

Selain itu, intervensi yang dapat dilakukan pemerintah sendiri di masa pandemi untuk mendukung petani antara lain, memperlancar distribusi produk pertanian, memberikan stimulus berupa bimbingan agar petani dapat mengolah hasil petanian petani menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Hal tersebut dilakukan agar hasil produksi tidak terbuang percuma dan meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. (*)

*) Penulis adalah Pejabat Fungsional Statistisi di BPS Provinsi Kalimantan Utara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah