Headline

Elpiji 3 Kilogram Tidak Dikurangi

Bongkar gas elpiji 3 kg di Pelabuhan Malundung, Tarakan. (foto: Sofyan Ali Mustafa)
Pemasangan Jargas Tidak Mempengaruhi Jumlah Kuota TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun 16 dari 20 kelurahan yang ada di Kota Tarakan telah terpasang jaringan gas (jargas), namun Pertamina tidak akan mengurangi jatah elpiji 3 kilogram untuk masyarakat Bumi Paguntaka. Jika dihitung, kebutuhan elpiji 3 kilogram seharusnya berkurang, karena penggunannya telah beralih ke jargas. Dikatakan Sales Eksekutif Elpiji…

Pemasangan Jargas Tidak Mempengaruhi Jumlah Kuota

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun 16 dari 20 kelurahan yang ada di Kota Tarakan telah terpasang jaringan gas (jargas), namun Pertamina tidak akan mengurangi jatah elpiji 3 kilogram untuk masyarakat Bumi Paguntaka. Jika dihitung, kebutuhan elpiji 3 kilogram seharusnya berkurang, karena penggunannya telah beralih ke jargas.

Dikatakan Sales Eksekutif Elpiji Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ahmad Upadillah Maksum, bahwa kuota Tarakan sejak 2017 sampai 2018 untuk elpiji 3 kilogram masih tetap sama. Namun penggunaanya tetap dimonitor, karena terdapat temuan oleh Pertamina, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Temuan itu mengungkap bahwa masih ada warga yang menggunakan elpiji bersubsidi.

“Oleh karena itu, perlu adanya peraturan dan perbaikan dari pemerintah daerah, seperti apa melakukan peneguran dan penertiban. Misalnya kalau memang sudah mendapatkan jargas, supaya masyarakat tersebut tidak menggunakan elpiji 3 kilogram lagi. Dan untuk kuota Tarakan sampai saat ini masih 3.400 ton per tahun,” terangnya, Minggu (2/12/2018).

Disinggung mengenai maraknya pengecer yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Ahmad menjelaskan bahwa kondisi ini harus ditekan dan ditertibkan oleh pemerintah daerah. harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang membeli di luar dari pangkalan yang merupakan titik akhir pendistribusian elpiji 3 kilogram oleh Pertamina.

“Kalau pengecer ditekan dan sudah tidak ada lagi masyarakat yang membeli, maka pelanggan akan kembali membeli ke pangkalan yang merupakan titik akhir pendistribusian. Kalau pengecer masih (lakukan), maka pemerintah harus menertibkan kembali, karena kalau pengecer bukan lagi di ranah kami. Untuk menertibkan, bisa melibatkan kepolisian, Satpol PP dan pihak terkait dengan membentuk tim,” ucapnya.

Selama ini, Pertamina hanya menyalurkan elpiji sampai ke pangkalan, dan alur dari pangkalan ke konsumen, pengawasanya dari pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat mengatur bagaimana pendistribusian elpiji bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Tarakan pernah menjadi pilot project pendistribusian elpiji 3 kilogram dengan menggunakan kartu kendali. Namun karena minimnya infrastruktur sehingga tidak berjalan dengan baik.

“Pemerintah juga harus melakukan sidak (inspeksi mendadak). Jangan sampai bergeser penggunaan elpiji 3 kilogram digunakan oleh pelaku usaha yang tidak seharusnya menggunakan ini. Kalau untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah masih bisa menggunakan ini, tetapi kalau hotel, usaha laundry, peternakan, dan usaha skala besar lainnya tidak boleh. Makanya perlu peranan semua pihak untuk mengawasi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 3 Desember 2018