Headline

Edaran Baru Kemenhub, KSOP dan Dinkes Perketat Pintu Masuk

Rapat koordinasi KSOP Tarakan dan Dinkes Tarakan terkait perpindahan orang di wilayah Kaltara dan antar Provinsi. (Foto : Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 44 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan ini menyebutkan Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berkoordinasi dengan TNI dan Polri maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini dimaksudkan agar perpindahan orang melalui transportasi laut bisa sesuai dengan surat edaran yang sudah mengatur perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Kepala KSOP Tarakan M. Hermawan menuturkan, wilayah kerjanya termasuk Tarakan, masuk dalam wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terpencil (3T). Sehingga, pihaknya berkoordinasi dengan TNI dan Polri maupun Pemda terkait aplikasi pelaksanaan perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Selain itu, aturan tersebut juga sejalan dengan SE Ketua Satgas Covid-19 No. 15/2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Dari hasil pertemuan kami, sejak kegiatan administrasi sejak proses penjualan tiket, embarkasi dan debarkasi, untuk kesulitan, secara umum tidak ada. Selama ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal penerapannya menyesuaikan dengan SE terbaru,” ujarnya, Senin (19/7/2021).

Selama kegiatan di pelabuhan, kata dia, belum ditemukan adanya pelanggaran. Jika berkaitan dengan surat keterangan bebas Covid-19 dari Antigen atau PCR yang diduga palsu, bergantung pada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Hanya oknum perbuatan orangnya.

“Kita bahas juga karena berkaitan validasi. Tapi, kalau ada laporan kami terima, pengawasan akan diperketat dan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) akan kami minta buat laporan ke polisi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan, Witoyo menambahkan, semua fasilitas kesehatan (faskes) yang akan mengeluarkan surat keterangan bebas Covid-19, mewajibkan calon penumpangnya harus datang.

“Sudah ada sekitar 16 faskes yang terdaftar untuk swab antigen, dan 3 faskes untuk PCR. Kalau sudah memenuhi syarat, baru diizinkan untuk mengadakan swab antigen,” terangnya.

Jika dalam perjalanan ada laporan, misalnya pemalsuan, maka faskes yang diduga mengeluarkan akan diundang untuk menanyakan perihal surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan.

“Kalau menurut SE Walikota No. 605 Tahun 2021 ini, ditemukan ada pemalsuan, maka bisa dituntut sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Witoyo menambahkan, untuk faskes dari Tarakan masih bisa terkendali, terkait surat keterangan bebas Covid. Kemungkinan dari kota besar masih ada yang belum bisa terkendali.

“Kalau di RSUKT, petugasnya masih ada yang positif, kemudian di RSUD Tarakan juga sampai sekarang masih belum bisa. Jadi, sekarang sementara Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Ilyas, tapi terbatas,” tuturnya.

Jadi, untuk pelaku perjalanan yang mendadak bisa langsung ke KKP, karena dari RSAL Ilyas juga masih terbatas dan diupayakan untuk menambah alat.

“Sekarang kan rata-rata daerah tujuan menghendaki PCR, kalau Antigen hanya di beberapa area saja. Kalau KTP diluar Balikpapan mau masuk Balikpapan wajib PCR juga. Data daerah mana yang mengharuskan PCR ada di KKP,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Nurul Lamunsari