Politik

Dukungan dari ASN Diawasi dalam Verifikasi Faktual Calon Perseorangan

Petugas verifikasi faktual menggunakan APD saat di lapangan. (Foto: Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Verifikasi faktual calon perseorangan sudah mulai dilakukan sejak Minggu (28/6/2020). Tim pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan juga mulai melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ada beberapa potensi pelanggaran dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ini. Di antaranya PPS yang tidak melakukan verifikasi.

Kemudian, pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung berstatus penyelenggara pemilihan tidak membantah dukungan. Bisa juga ada yang membantah tetapi tidak mengisi surat pernyataan.

“Selain itu, kita awasi juga jika dalam verifikasi faktual ini ditemukan pendukung berstatus TNI Polri dan ASN tidak membantah dukungan. Atau ada yang membantah, tetapi tidak mengisi surat pernyataan,” kata Ketua Bawaslu Tarakan, Zulfauzi Hasly saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Potensi di bidang pelanggaran seperti ASN ini prinsipnya memang harus bersikap netral. Sehingga lanjutnya, jika memberikan dukungan akan bermasalah di netralitasnya.

Namun, jika ada ASN, TNI dan Polri yang masuk dalam daftar dukungan ada kesempatan kepada mereka untuk mengklarifikasi apakah benar memberikan dukungan.

“Makanya dilakukan verifikasi faktual. Kalau misalnya memang benar mereka menyatakan tidak mendukung, harus menandatangani berita acara tidak mendukung,” tuturnya.

Berbeda seandainya dalam verifikasi faktual, ASN ini menyatakan mendukung, berarti ada dugaan pelanggaran dan Bawaslu bisa menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

Jika hasil pemeriksaan terbukti, maka akan direkomendasikan ke instansi tempatnya bekerja. Seperti aparat kepolisian, direkomendasikan ke bagian Provos, jika ASN dilaporkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sebelumnya, di Pemilihan Wali Kota Tarakan dari calon perseorangan juga ada ditemukan ASN ikut mendukung. Namun, dalam verifikasi faktual menyatakan tidak mendukung. Hanya KTP saja yang ada dalam dukungan calon perseorangan.

“ASN ini sebenarnya memiliki hak pilih. Cuma, dalam rangka dukung mendukung terverifikasi, kan ketahuan. Tapi, kalau mencoblos sifatnya rahasia dan tidak ada yang tahu ASN ini mendukung siapa,” tandasnya.

Diakui Zulfauzy, pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual sebelum ini belum pernah ada yang hingga di tindak lanjuti.

Namun, dalam pelaksanaan pemilu, untuk pelanggaran yang ditemui seperti politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, yang ditindaklanjuti hingga proses penyidikan.

“Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ini baru dua kali pernah kita awasi, belum ada kita temui indikatornya. Tapi, ini pemetaan dalam aturan saja kita lakukan pengawasan dalam verifikasi faktual. Tapi, dalam hal pengawasan kita tetap berikan pembekalan kepada pengawas di lapangan, sebelum turun melakukan pengawasan, tetap mengutamakan protokol kesehatan,” tegasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Eddy Nugroho

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah