Hukum Kriminal

Dua Mantan Kades Divonis 5 dan 6 Tahun Penjara

Perkara korupsi dana desa. (Foto ilustrasi)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dua mantan kepala desa (Kades) di provinsi Kaltara akhirnya divonis bersalah. Keduanya adalah mantan Kades Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan berinisial HA dan mantan Kades Tengku Dacing, Kabupaten Tana Tidung (KTT) berinisial JA.

Keduanya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Masing-masing divonis hukuman 5 dan 6 tahun penjara.

“Mereka (HA dan JA) sudah divonis bersalah dua minggu lalu. Masing-masing dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan, Haeru Jilly Roja’i, Minggu (26/9/2021).

Meski keduanya telah divonis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bulungan tetap melakukan upaya banding.

Pasalnya, ada beberapa fakta dalam penyidikan yang dilakukan pihaknya, namun tak sesuai dengan vonis tersebut.

Seperti dicontohkannya, uang pengganti yang menjerat mantan Kades Tengku Dacing dipotong sebesar Rp50 juta. Padahal total kerugian negara oleh oknum itu sebesar Rp700 juta.

“Kalau pertimbangan dari hakim, terpidana ini pernah nyetor ke Inspektorat sebesar Rp50 juta. Sedangkan kalau dalam perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), itu tidak masuk,” bebernya.

Sementara untuk mantan Kades Binai, tidak adanya penyertaan pasal 55 ayat (1) KUHP dalam vonis tersebut. Padahal dalam dakwaan yang disampaikan JPU, pasal 55 ikut disertakan lantaran aksi yang dilakukan oleh HA juga dibantu oleh mantan bendahara Kades berinisial MA.

“Kalau di dakwaan itu, ada penyertaan bendahara juga. Tapi putusan hakim tunggal (hanya memvonis HA). Makanya kita (ajukan) banding,” ujarnya.

Atas dasar itu, lanjut Haeru, pihaknya akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Karena berdasarkan fakta di persidangan, keduanya (oknum mantan Kades) mengaku jika menggunakan anggaran dari Dana Desa (DD) itu untuk keperluan pribadinya.

Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari mantan Kades Binai sebesar Rp278 juta. Sedangkan, kerugian negara dari kades Tengku Dacing sebesar Rp700 juta.

“Uangnya digunakan untuk keperluan pribadi kedua oknum ini. Tapi karena ada beberapa vonis yang tidak sesuai dakwaan kita, makanya kita ajukan banding,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ramlan
Editor: Eddy Nugroho

 

TOPIK TERKAIT:

Pengunaan Dana Desa Rawan Dikorupsi

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment