Nunukan

DPRD Tinjau Lokasi Abrasi dan Penambang Pasir Ilegal

Sejumlah anggota DPRD Nunukan melakukan peninjauan lokasi penambangan pasir dan abrasi di Sebatik, Rabu (9/6/2021). (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Sejumlah anggota DPRD Nunukan meninjau lokasi abrasi dan beberapa titik penambang pasir ilegal di Sebatik, Rabu (9/6/2021) pagi.

Anggota DPRD Nunukan dapil Sebatik, Hamsing mengatakan, ada tiga titik lokasi penambang pasir ilegal di Sei Manurung yang ditinjau.

“Memang, sejak pagi sudah tidak ada lagi para penambang pasir di sana. Kita melihat sudah tidak ada lagi tumpukan pasir yang berlebihan,” ungkapnya kepada Koran Kaltara, Rabu (9/6/2021).

Untuk lokasi abrasi, kata dia, ada beberapa titik yang mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, ada rumah di Sei Manurung sudah hilang akibat abrasi. “Ada juga jalan di situ yang mau putus,” ungkapnya.

Dia mengaku dilematis terhadap solusi setelah penutupan tambang pasir ilegal tersebut. Satu sisi, pasir ini untuk pembangunan Sebatik, tetapi sisi lain merusak lingkungan.

“Kita ingin pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. Saya dari dulu berpikir, untuk menghentikan penambang pasir itu sangat mudah. Apalagi ada UU yang memperkuat dan melarang penambangan pasir itu. Kita sudah tahu beberapa titik saja. Bisa dihitung jari. Tidak sampai ratusan. Kalau mau menutup, tinggal laporkan saja ke penegak hukum,” jelasnya.

Menurut dia, persoalan penambangan pasir ini bukan hal baru. Dirinya dulu pernah berkunjung dan pasir ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pasir ini salah satu solusi pembangunan saat itu. Tapi sekarang mencuat lagi persoalan ini, karena sudah parah terjadi abrasi, akhirnya ada permintaan masyarakat untuk menghentikan,”  bebernya.

Dia menyampaikan, sebelum digelar hearing DPRD, Selasa (8/6/2021) pagi, para penambang pasir itu sudah beberapa kali melakukan pertemuan.

“Jadi, sudah ada pengusaha yang akan mendatangkan pasir dari luar. Mendengar itu, para masyarakat sudah senang. Kalau alasan mereka (penambang) untuk ‘isi perut’ atau kehilangan pekerja, saya juga tidak terima. Karena masih banyak pekerjaan yang masih bisa kita lakukan,” ungkapnya.

Namun, kata dia, harga yang ditawarkan untuk pasir dari luar dengan lokal sangat berbeda. Jika pasir lokal di Sebatik biasanya Rp600 ribu per truk, namun pasir dari luar daerah kemungkinan mencapai Rp1,5 juta.

“Pengusaha juga mengeluarkan operasional lebih untuk mengirimnya. Jadi, harganya pasti naik. Akhirnya banyak masyarakat mengeluh kalau membeli pasir dari luar itu mahal,” bebernya.

Dia mengaku harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. “Kalau untuk masyarakat menegah ke atas, harga itu sangat murah. Namun, bagaimana masyarakat kecil? Penghasilan mereka pas-pasan, ditambah lagi kondisi Covid. Jadi berdampak juga. Kalau mau buat rumah dari kayu, kan mahal juga, apalagi kayu sulit ditemukan,” ucap dia. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin