Politik

DPRD Kaltara Kawal Penegakan Aturan Ketenagakerjaan

Foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat di Tarakan. (foto: istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Penegakkan Aturan Ketenagakerjaan di Kota Tarakan, Senin (27/6/2022).

RDP dipimpin Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus Baya. Sedangkan stakeholder yang diundang, antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan dan Dewan Pimpinan Cabang FSP. Kahutindo Kaltim – Kaltara.

Kepada awak media, Albertus memastikan keluhan serikat buruh yang tergabung dalam Kahutindo Tarakan akan segera diatasi bersama stakeholder terkait.

Hasil rapat awal pekan ini akan ditindaklanjuti sesuai berita acara kesepakatan.

Secara umum, ada tiga poin keluhan buruh yang akan diupayakan pencarian solusinya bersama Disnakertrans Kaltara selaku stakeholder terkait.

“Poin pertama soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Kemdian kebebasan berorganisasi di perusahaan dan Jaminan Hari Tua (JHT). Semuanya akan kita kawal dalam waktu satu bulan ke depan,” kata Albertus, Selasa (28/6/2022).

Mengenai persoalan PKWT, pihak legislatif sudah mencoba melakukan pendalaman. Salah satunya mempertimbangkan UU Nomor 35 Tahun 2021.

“Menurut teman-teman buruh berdasarkan undang-undang tersebut, tidak ada lagi tenaga kerja kontrak, harapannya tenaga kerja tetap,” ujarnya.

Ia meminta OPD terkait segera melakukan penyelesaian, yakni dengan mencari sejumlah opsi solusi sesuai aturan berlaku.

“Kalau menurut para buruh itu sudah tidak ada lagi. Artinya tenaga kerja itu tidak ada lagi yang kontrak melainkan tetap. Jadi kami minta Disnakertrans Kaltara segera melakukan penyelesaian,” kata Albertus.

DPRD Kaltara akan melihat dan memantau perkembangan dari tindaklanjut RDP ini. Sehingga benar-benar ada solusi terbaik bagi para pekerja atau buruh.

Selain itu, DPRD Kaltara juga akan terus mengawal dalam proses penyelesaiannya.

Ia menguraikan, bahwa progres sebulan ke depan itu berkaitan dengan identifikasi PKWT yang dimaksud dengan perusahaan terkait.

“Itu kan perlu pendataan, nah itu kesepakatan yang disepakati Disnaker. Tahapan pertama akan diidentifikasi untuk perusahaan teman-teman yang dinaungi Kahutindo dulu, karena ini kan keluhannya Kahutindo,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Sobirin

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment