Kaltim

DPRD Investigasi MoU Pemkab Kukar-Perusahan Tambang

Ketua Komisi III DPRD Kukar, M Andi Faisal
  • Sewa-Menyewa Lahan bukan Menggali Isi Kandungan

TENGGARONG – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) rampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), BPKAD dan perusahaan tambang PT Khoetai Makmur Insan Abadi, Selasa (11/8/2020) di ruang Banmus DPRD Kukar.

Ketua Komisi III DPRD Kukar M Andi Faisal memimpin langsung RDP ini. Hasil rapat ini disepakati DPRD akan melakukan investigasi terkait Mou Pemkab Kukar dengan PT Khoetai Makmur Insan Abadi yang menyebabkan dampak lingkungan dan penyalahgunaan usaha pertambangan terjadi di kawasan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Hasilnya, DPRD akan investigasi Mou Pemda dengan PT Khoetai Makmur karena jelas tadi disampaikan Kepala Dinas PU, BPKAD dan OPD lainnya bahwa sewa menyewa itu pada tataran penggunaan lahan dalam jalan alternatif yang ada di Desa Buana Jaya, bukan menggali isi kandungan yang ada di bawah jalan itu. Harus sesuai regulasinya, jadi harus merubah perizinan terkait itu,” kata Andi Faisal kepada Koran Kaltim kemarin.

Politikus Golkar ini menjelaskan, kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki juga patut dipertanyakan dan ditengarai tidak sesuai peruntukkannya di lapangan.

“Amdalnya itu tahun 2018 dan itu jelas tertuang, dan kemudian jarak tambangnya juga menyalahi aturan. Padahal di Amdal sudah jelas, kami beberapa waktu lalu sempat sidak ke PT Khoetai Makmur dan JMB disitu ada beberapa catatan kami, salah satunya jarak tambang dengan pemukiman, ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan amdal yang ada,” jelas Ical sapaan akrabnya.

DPRD secara tegas ingin persoalan ini dievaluasi menyeluruh, karena lanjut Ical, DPRD Kutai Kartanegara justru menyiapkan ‘karpet merah’ untuk investasi yang masuk ke Kutai Kartanegara namun harus dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku.

“Kita justru siapkan karpet merah bagi investasi yang masuk kesini, karena kita bangga dengan adanya investasi, tapi tentu harus mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Perlu ditekankan Mou itu untuk pinjam pakai asset jalannya saja, bukan kandungan mineral yang ada dibawahnya itu,” tegasnya.

Dalam waktu dekat DPRD akan memanggil semua stakeholder yang berkepentingan terkait persoalan ini termasuk pihak ESDM Pemerintah Provinsi. Hal ini diupayakan agar kegiatan investasi yang dilakukan di Kutai Kartanegara sesuai dengan hukum yang berlaku. (hei)

Sumber: Koran Kaltim

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah