Kaltara

DPRD Desak Pemerintah Daerah Segera Tutup Lokalisasi

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Komaruddin
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Guna mengikuti instruksi pusat yang menghendaki tahun 2019 Indonesia bebas lokalisasi prostitusi, DPRD Kaltara mendesak pemerintah daerah untuk segera menutup lokalisasi yang masih aktif beroperasi. Ketua Komisi I DPRD Kaltara Komarudin menegaskan, penutupan lokalisasi harus dilakukan. Mengingat kegiatan tersebut merupakan aturan yang dibuat dari Pemerintah. Berbicara soal aturan, Komar menyebut…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Guna mengikuti instruksi pusat yang menghendaki tahun 2019 Indonesia bebas lokalisasi prostitusi, DPRD Kaltara mendesak pemerintah daerah untuk segera menutup lokalisasi yang masih aktif beroperasi.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara Komarudin menegaskan, penutupan lokalisasi harus dilakukan. Mengingat kegiatan tersebut merupakan aturan yang dibuat dari Pemerintah. Berbicara soal aturan, Komar menyebut daerah harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi.

Hal itu sebagai dasar pokok dalam menjalankan aturan. Apalagi, untuk penutupan lokalisasi juga merupakan amanat dari pusat. “Daerah tentunya mematuhi, terutama untuk Tarakan,” tegasnya, Jumat (14/12/2018).

Komar mengatakan,  jika lokalisasi itu tetap berdiri dan aktif beroperasi maka kondisi sosial masyarakat akan terganggu dan berdampak pada moralitas masyarakat setempat. Berdasarkan aturan yang berlaku, segala bentuk prostitusi memang tidak dibenarkan dan dilarang.

“Jika dibiarkan akan makin menjamur dan tentu akan semakin sulit melakukan penertibannya jika sudah skala besar,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Di Kaltara, lanjutnya, sejauh ini ada dua daerah yang didesak untuk segera menutup lokalisasi prostitusinya. Yakni Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Untuk Tarakan, lanjut Komar,  sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan pihak terkait yang mengurusi soal penutupan lokalisasi. Hanya saja, kata dia, Tarakan sendiri terkendala pada biaya pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Ini kita upayakan. Informasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) islam lagi berupaya mencarikan jalan untuk pemulangan PSK,” bebernya.

Komar menyebut pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap PSK yang  ada di Tarakan. Jika belum memiki biaya untuk memulangkan para PSK, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengakomodir para PSK untuk dibina secara intens.

“Pembinaan yang dilakukan ini wajib. Tidak menuntut kemungkinan ada PSK yang tetap bertahan di Tarakan. Dari pada kembali bekerja sebagai PSK, lebih baik dia memiliki usaha sendiri yang lebih bermanfaat,” sebut Komar.

Dia berharap, penutupan dua lokalisasi prostitusi di Kaltara bisa segera terealisasi. Dengan anggapan target pusat yang ingin Indonesia bersih lokalisasi prostitusi 2019 mendatang bisa tercapai.

“Kita harap bisa terealisasi sesuai amanah yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Itu acuan kita,” imbuhnya.

DPRD secara prinsip, kata Komar mendukung semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha membersihkan Kaltara dari lokalisasi prostitusi. “Kita sangat mendukung. Kita juga terbuka jika ada pemerintah daerah yang mau mengkomunikasikan kendala-kendala mereka di lapangan untuk bersama-sama kita cari solusinya,” tandasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina
Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 15 Desember 2018