Politik

DPRD Bulungan Pelajari Perda Walet Milik Berau

Kunjungan kerja DPRD Bulungan ke Kantor DPRD Berau. (Foto: Istimewa)
  • Hamka: Nilai Retribusinya juga Kita Pelajari

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, mempelajari Perda Sarang Burung Walet milik Kabupaten Berau. Demikian disampaikan Wakil Ketua II DPRD Bulungan, H. Hamka.

“Berau sudah lebih dulu ada Perda ini dan beberapa Perbup tentang Sarang Burung Walet. Jadi kita cari referensi terkait usulan Perda dari Pemda Bulungan ke sana,” kata Hamka, Jumat (23/4/2021).

Rombongan diterima langsung unsur pimpinan DPRD Berau. “Ada Ibu Wakil Ketua DPRD Berau yang menerima kami,” jelasnya.

Pihaknya memfokuskan detail keberadaan dan penataan bangunan sarang burung walet. Seperti tinggi bangunan, luas bangunan dan tingkat kebisingan suara pemanggil burung.

“Nilai retribusinya juga kita pelajari, bagaimana di Berau menerapkan,” ujarnya.

Nantinya, Hamka berharap implementasi Perda Sarang Burung Walet di Bulungan bisa maksimal. Terlebih jumlah sarang burung walet di Bulungan tergolong banyak.

“Setelah ada persetujuan DPRD hingga pengesahan, saya minta Pemda benar-benar konsekuen. Harus betul-betul menerapkan aturan ini,” kata Hamka.

Melalui Perda tersebut, diharapkan keberadaan sarang burung walet bisa tertib, tertata dan ramah lingkungan. Sekaligus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Bulungan.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dari Partai Golkar, Mansyah mengatakan, proses revisi Perda Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perizinan Sarang Burung Walet yang sementara dilakukan, akan dikawal maksimal agar benar-benar menyesuaikan kondisi di lapangan.

Menurut Mansyah, dirinya memang temukan banyak pasal yang bertentangan dengan dunia perwaletan. Sehingga Perda ini cenderung memberikan hasil kontradiktif. Baik untuk pemerintah dan pembudidaya.

“Salah satunya soal pasal yang atur jarak rumah walet sekitar 500 meter dari pemukiman. Itu kan tidak masuk akal. Perizinan juga jadi sulit dikeluarkan. Itu yang nanti akan pertanyakan dari mana dasarnya kemarin,” kata Mansyah.

Di samping itu, dirinya menemukan banyak istilah yang tidak sesuai. Sehingga berpotensi membuat kerancuan apabila tidak dievaluasi maksimal.

“Ada beberapa istilah yang tidak sesuai. Itu sudah saya minta suruh ubah. Karena jangan sampai judulnya (perda) walet, tapi isinya soal perabotan rumah tangga, atau perabotan kantor, soal konstruksinya juga malah hotel bintang lima,” seloroh Mansyah.

Lanjut dia, poin revisi selanjutnya adalah ketinggian. Pada Perda saat ini, ditentukan tinggi maksimal di angka 20 meter untuk empat lantai. Mansyah menyebut jika ketentuan tersebut perlu diubah.

“Kalau soal ketinggian 20 meter, okelah. Tapi itu sudah dikonsultasikan ke Otoritas Bandara apa belum. Kalau ditakutkan kalau di bangun di sini, atau di daerah Meranti, mengganggu penerbangan. Jadi harus dikonsultasikan dulu kalau belum,” paparnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Hariadi

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah