Advertorial

DPRD Bersama Forkopimda Telah Tindaklanjuti Kepulangan TKI Ilegal

Tampak pelaksanaan Rapat Kerja Forkopimda bersama DPRD Kaltara. (Foto: Agung/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, telah menggelar Rapat Kerja bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Jumat pekan lalu (18/6).

Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, rapat itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat Krayan terkait fenomena kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal di jalur perbatasan.

“Informasi yang sebelumnya kami dapat dari masyarakat Krayan, TKI ini pulang dari Malaysia melalui jalur hutan di sana. Itu membuat masyarakat Krayan resah,” kata Norhayati.

Persoalan ini merupakan salah satu dampak pemberlakuan lockdown Negara Malaysia. Dimana banyak perusahaan tutup. Sehingga TKI nekat memilih kembali ke daerah asalnya. Meski harus melalui jalur tidak resmi.

“Dari data dan informasi yang kami terima sejak 19 Mei sampai 24 Mei 2021, ada sekitar 354 TKI yang masuk melalui jalur-jalur tikus di daerah perbatasan RI – Malaysia. Di antaranya Jalur Pulau Sebatik, Seimenggaris dan Dataran Tinggi Krayan,” ujarnya.

Kekhawatiran masyarakat muncul karena kepulangan TKI ilegal berpotensi menyebabkan penyebaran Covid-19. Mengingat mereka tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

Secara teknis, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 440/2688/SJ, tanggal 1 April 2021 untuk menangani pemulangan TKI yang berpotensi terdampak covid-19 dari Malaysia. Surat tersebut salah satunya dikhususkan untuk Gubernur Kalimantan Utara yang wilayahnya menjadi pintu masuk kedatangan para PMI dari sana.

“Kalau dari Mendagri meminta kita menerima dan memberikan perlindungan terhadap proses pemulangan PMI atau TKI dari Malaysia. Baik yang melalui jalur resmi maupun jalur lain. Sehingga ini perlu segera disikapi. Jadi masyarakat di sana juga tidak ada kekhawatiran lagi,” bebernya.

Ada sejumlah tindak lanjut yang akan dilakukan terkait permasalahan ini. Pertama, akan didirikan pos-pos jaga di wilayah perbatasan. Khususnya pada jalur-jalur tikus dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Kedua, perlu ada penyediaan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga di wilayah perbatasan. Terutama untuk personel petugas keamanan dan kesehatan beserta kebutuhannya.

Terakhir, membangun barak-barak atau mempersiapkan penampungan bagi TKI. Atau tempat untuk isolasi mandiri hingga fasilitas pemulangan ke daerah asalnya.(adv/ag)