Politik

DPD RI: Kebijakan Larangan Mudik Bisa Putus Rantai Penyebaran Covid-19

Anggota DPD RI Hasan Basri

TARAKAN, Koran Kaltara – Pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran tentang larangan mudik Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriyah mulai 6 Mei – 17 Mei 2021 mendatang. Terbaru larangan mudik mulai hari ini, 22 April sampai dengan 24 Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah sudah melalui berbagai pertimbangan dan untuk kepentingan masyarakat.

“Presiden Jokowi bersama beberapa kementerian terkait telah membuat kebijakan yang baik kepada negeri ini, mudahan ini yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ujarnya, Kamis (22/4/2021).

Hasan Basri mengatakan, meski dengan kebijakan ini ada beberapa daerah yang menjerit seperti Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Surabaya.

Ia mengatakan, banyak kepala daerah pusing akan banyak pekerja transportasi khususnya akan melakukan aksi demo terkait persoalan ekonomi.

“Itu salah satu contoh di luar, kalau di Kaltara selama pandemi ini pertumbuhan ekonominya cukup baik,” katanya.

Basri menerangkan, kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Ia mencontohkan ada beberapa negara angka kasusnya naik salah satunya India.

“Ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, belum lagi ada varian – varian baru dari Covid-19 yang ditemukan,” tuturnya.

Anggota DPD RI dari Kaltara ini menambahkan, selain larangan mudik, juga ada Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, salah satunya Menteri Perhubungan.

Dimana dari SKB tersebut ada pembatasan transportasi baik udara, laut maupun darat, selama larangan mudik berlaku. (*)

Reporter: Ariyanto
Editor: Didik