Ekonomi Bisnis

Disnaker Tarakan Belum Terima Terima Aduan Terkait UMK 2021

Budiono

TARAKAN, Koran Kaltara – Upah Minimun Kota (UMK) Tarakan tahun 2021 sudah ditetapkan sebesar Rp3.761.896,71 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Dan, sejauh ini Dinas Ketenagakerjaan Tarakan belum mendapatkan aduan atau permintaan penangguhan dari perusahaan.

Kadisnaker Tarakan, Budiono mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan monitoring di lapangan atau di beberapa perusahaan. Sedangkan terkait dengan pengawasan menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan provinsi Kaltara termasuk terkait dengan sanksi.

“Perusahaan yang tidak menjalankan UMK tentu ada sanksi mulai teguran hingga tertulis,” jelasnya, Sabtu (27/2/2021).

Meski ada sanksi, namun perusahaan yang tidak dapat menerapkan UMK 2021 bisa mengajukan penangguhan. Namun,  bukan berarti tidak menjalankan kewajibanya yaitu melaksanakan UMK 2021.

Penangguhan biasanya diberikan maksimal satu tahun dan sampai bulan Februari 2021 Disnaker belum menerima surat dari perusahaan atau pelaku usaha untuk mengajukan penangguhan terkait pelaksanaan UMK.

Selama ini, menurutnya, tidak semua pelaku usaha mampu. Hanya bebeapa perusahaan besar yang mampu melaksanakan UMK, salah satunya perusahaan perkayuan atau coldstorage.

“Tidak semua pelaku usaha mampu, dan memang selama ini tidak bisa. Perusahaan kecil seperti toko-toko banyak yang tidak bisa mengikuti UMK lantaran kemampuan keuangan,” katanya.

Diketahui UMK Tarakan tahun 2021, telah ditetapkan naik menjadi Rp3.761.896,71 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kaltara tahun 2020 dan berlaku mulai 1 Januari 2021. (*)

Reporter: Ariyanto

Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendadak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah