Ruang Publik

Dinamika Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Oleh : Redi Nurpani Putra, S.T.P

PEMILU merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam melaksanakan demokrasi.

Pemilu tidak bisa sekedar dipandang sebagai sarana sukresi atau transfer kekuasaan dan proses konversi suara menjadi kursi diparlemen.

Dalam konstitusi, pemilu dilaksanakan melalui prosedur memilih bagi rakyat.

Hak ini merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara demokrasi.

Untuk menjamin kesempatan yang sama, pengaturan mengenai persyaratan menjadi peserta pemilu beserta proses yang harus dilalui, haruslah mengandung kepastian hukum berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Undang- undang mengamanahkan kepada KPU menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian, verifikasi  dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu.

Persyaratan peserta pemilu yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satunya adalah partai politik tersebut haruslah berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.

Selain kewajiban harus mempunyai badan hukum, partai politik juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu memiliki kepengurusan di setiap Provinsi  (100 persen), 75 persen di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain wajib memiliki kepengurusan, partai politik juga harus memenuhi persayaratan lainnya seperti memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk.

Pada kepengurusan partai politik, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Apabila dilihat secara lebih luas, ketentuan terkait persayaratan-persyaratan tersebut relatif tidak berbeda dengan persyaratan partai politik  baru untuk menjadi badan hukum sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Duplikasi norma dalam undang-undang  yang berbeda membuat partai politik baru kerap kali harus menjalani proses verifikasi dua kali, yaitu verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM  ketika hendak memperoleh badan hukum, dan yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika hendak menjadi peserta pemilu.

Pelaksanaan verifikasi partai politik  merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemilu  yang menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi  dalam pemilu.

Oleh karena itu verifikasi menjadi salah satu hal yang kerap kali mengganjal partai politik. Bahkan bila dilihat ke belakang, partai politik peserta pemilu tahun 2014 dan 2019 pada hakikatnya tidak semua lolos menjadi peserta pemilu.

Keikutsertaan partai politik menjadi peserta pemilu sangat ditentukan oleh proses verifikasi di KPU.

Dalam Pasal 173 UU Pemilu mengatur bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Sederhananya, verifikasi partai politik dapat dibagi menjadi dua, yakni verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Verifikasi administratif berkaitan dengan proses penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik.

Sementara verfifikasi faktual merupakan proses penelitian untuk menentukan kesesuaian persyaratan secara faktual.

Dilematika Putusan MK

Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan tentang verifikasi partai politik peserta pemilu melalui putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parlimentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual.

Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan PT harus dilakukan kembali verifikasi administrasi dan faktual.  Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.

Dalam hal putusan MK di atas akan menimbulkan perdebatan.

Pertama, karena dinilai inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya.

Jika melihat ke belakang, MK sudah pernah melahirkan putusan Nomor 12/PUU-V/2008 pada pemilu 2009, No 52/PUU-X/2012 pada pemilu 2014, No 53/PUU-XV/2017 yang mana mengisyaratkan, bahwa semua partai politik diperlakukan sama dalam verifikasi.

Kedua, bagaimana putusan ini dapat adil dimaknai oleh semua partai politik yang ada, karena ada parpol di luar DPR tetapi mempunyai kursi di DPRD.

Kalau kita melihat putusan MK Nomor  53/PUU-XV/2017, putusan ini mengabulkan pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi partai politik dan menolak Pasal 222 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu ini mengatur bahwa partai politik  peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun ayat (3) menyebut, bahwa parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi diverifikasi dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pandangan MK, pasal tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Intinya, putusan MK ini dapat dimaknai bahwa verifikasi faktual berlaku untuk seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019, termasuk 12 parpol yang merupakan peserta Pemilu 2014.

Verifikasi faktual ini tidak lagi hanya berlaku bagi partai politik baru yang lolos pada tahap penelitian administrasi.

Dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengambil posisi untuk berubah sikap dari putusan sebelumnya atas pengujian norma yang substansinya sama dengan alasan penegakan prinsip keadilan.

Idealnya untuk memberi keadilan, semua partai politik wajib mengikuti dua proses verifikasi, baik administrasi atau faktual.

Tidak boleh ada keistimewaan  terhadap partai tertentu, hanya karena sudah lolos ambang batas parlemen pada pemilu lalu.

Hal ini mengingat, renggang waktu pemilu yang lama, sangat memungkinkan terjadi perubahan dinamika politik di semua partai politik, baik di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam mengambil putusan, para hakim pun ada yang berbeda pandangan, tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan dissenting opinion. Ada  sejumlah pertimbangan ketika putusan itu dikeluarkan.

Pertimbangannya masih sama dengan putusan MK sebelumnya bahwa verifikasi faktual penting karena pertimbangan hukumnya adalah partai politik itu ketika mereka mendaftarkan sebagai parpol peserta pemilu itu pada start yang sama.

Putusan MK terhadap pengujian undang-undang, baik secara formil maupun materiil, jelas merupakan derivasi dari adanya kewenangan MK dalam memutus uji materi undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Terkait dengan undang-undang sebagai obyek yang diuji oleh MK, dalam Pasal58 UU MK disebutkan, bahwa: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945”.

Menanggapi putusan MK 55/PUU-VXIII/2020, Putusan MK yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka sejak saat itulah putusan MK dalam uji materi UU mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti sejak saat itu juga Putusan MK mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan tidak ada upaya hukum lain.

Hal ini dimaksud sebagai bentuk pemberian keadilan, kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Terkait dengan pelaksanaan teknis verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024, kita menunggu aturan teknis yang dirumuskan oleh oleh KPU RI yang memiliki otoritas. (*)

*) Penulis adalah pemerhati Pemilu di Tana Tidung

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment