Headline

Dilema Penjualan Batu Bara Dalam Negeri

ESDM Kaltara – Tampak Kantor Dinas ESDM Kaltara di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Pemerintah Pusat Tidak Kenakan Sanksi kepada Perusahaan di Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Pusat mewajibkan perusahaan tambang batu bara di Indonesia untuk menjual 25 persen hasil produksinya di pasar dalam negeri. Skema perdagangan ini biasa disebut Domestic Market Obligation (DMO). Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan energi nasional.

Secara teknis, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya. Pada tahun ini, sanksi yang dikenakan berupa pembayaran kompensasi kepada negara terhadap sejumlah kekurangan penjualan.

Berdasarkan data dari Dinas ESDM Kalimantan Utara, kuota produksi batu bara di tahun 2020 sebesar 10,53 juta ton. Jumlah ini terbagi untuk 14 perusahaan batu bara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mengacu angka tersebut, dapat diketahui total DMO yang harus dilaksanakan sebanyak 2,63 juta ton.

Ditemui Koran Kaltara, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ferdy Manurung Tanduklangi menyampaikan, kewajiban DMO menjadi dilema tersendiri bagi perusahaan tambang di Kaltara. Ini disebabkan perbedaan kriteria kalori batu bara yang ditentukan dengan jenis di Kaltara.

“Di DMO ini ada kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu 4.000 sampai 5.000 kalori. Sedangkan spesifikasi batu bara di Kaltara ini tidak sesuai. Itu yang membuat realisasi di Kaltara tidak sampai 25 persen,” kata Ferdy, Selasa (24/11/2020).

Lanjut dia, spesifikasi batu bara di daerah Bulungan cenderung di bawah kriteria DMO. Sedangkan batu bara di daerah Malinau dan Nunukan cenderung di atas kriteria DMO. Dikarenakan kondisi tersebut, mayoritas perusahaan menjual produksi batu baranya ke luar negeri.

“Jadi gini, untuk wilayah Bulungan, kalori di bawah sekali. Jadi tidak diterima PLN sebagai salah satu konsumen utama DMO. Tapi kalau untuk wilayah di Malinau dan di Nunukan, memang kalorinya tinggi. Cuma kalau menjual ke DMO, kan rugi. Lebih bagus mereka menjual ke luar,” jelasnya.

Menurut Ferdy, ada alternatif skema DMO yang diberikan pemerintah pusat. Yaitu dengan sistem transfer kuota. Dimana perusahaan yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai, bisa membeli di perusahaan lainnya yang memiliki batu bara jenis tersebut.

“Sebenarnya kalau pemenuhan DMO tidak bisa sendiri, dimungkinkan untuk transfer kuota. Maksudnya membeli dari perusahaan yang memiliki batu bara sesuai DMO. Kita paling mendorong agar perusahaan mau melakukan. Mereka segera membuat perjanjian yang mendapat persetujuan dari Kementerian,” jelasnya.

Kendati demikian, alternatif skema tersebut pun tidak bisa mendorong terpenuhinya pemenuhan target DMO. Ferdy menilai pematokan harga jual yang tinggi membuat perusahaan enggan melakukannya. “Meski ada transfer kuota, juga tidak terpenuhi. Sebagian tidak mau karena menilai harga yang ditentukan ini terlalu mahal untuk jenisnya,” ujarnya.

Hingga Oktober 2020, dikatakan Ferdy,  tercatat realisasi DMO baru mencapai 815.709 ton. Angka ini setara 30 persen dari target keseluruhan. “Kalau untuk persentasenya, DMO di data sekitar 800 ribuan saja. Tidak tercapai,” ungkapnya.

Terkait ancaman sanksi yang menanti, Ferdy menilai jika pemerintah pusat seperti memberikan toleransi untuk perusahaan tambang di Kaltara. Ini terbukti dari tidak adanya sanksi dijatuhkan sejak kewajiban DMO diberlakukan.

“Selama ini sih tidak pernah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi DMO-nya. Seperti contoh pemotongan kuota bagi perusahaan yang tidak memenuhi tahun lalu, tidak diterapkan tahun ini,” jelasnya.

Ferdy menduga tidak dijatuhkannya sanksi dikarenakan pemerintah pusat pun mengalami dilema dari kebijakan yang dibuat. Dengan adanya penurunan kuota produksi, maka otomatis nominal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari batu bara juga berkurang.

“Sebenarnya dilema juga pemerintah kalau sampai dikurangi. Karena kalau dikurangi, otomatis PNBP yang masuk kas negara berkurang banyak. Mungkin juga karena konsumen yang menyerap batu bara dari DMO ini masih minim. Belum lagi faktor karena tidak adanya jenis batu bara tersebut di sejumlah daerah seperti Kaltara,” ungkap Ferdy.

Terpisah, Perwakilan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur yang Koran Kaltara hubungi, Rupang mengatakan, perusahaan batu bara memang kerap tidak mematuhi kewajiban DMO. Ia menilai hal ini disebabkan sanksi yang tergolong ringan.

“DMO itu memang kewajiban setiap perusahaan tambang untuk menyediakan pemenuhan batu bara bagi kebutuhan listrik dan sisanya untuk pengolahan dan pemurnian. Sejak diterbitkan, banyak perusahaan tidak pernah mematuhi kewajiban tersebut,” kata Rupang di hari yang sama.

“Kalau tahun lalu (sanksinya) penurunan produksi di tahun berikutnya. Tapi kali ini berupa kewajiban membayar kompensasi sejumlah kekurangan penjualan. Jadi jatuhnya akan kembali kompromi lagi,” ujarnya melanjutkan.

Rupang menilai pemerintah pusat perlu tegas perihal penegakan realisasi di lapangan. Diperlukan sanksi yang lebih berat sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari DMO ini. “Harusnya jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, tidak cukup hanya pada membayar kompensasi kekurangan penjualan saja. Namun juga penghentian memberikan pelayanan hingga pencabutan izin tambang,” tegasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah