Ruang Publik

Dilema Pendataan Pemilih Potensial Pada Pemilu 2024

  • Oleh: Redi Nurpani Putra, S.T.P

PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (pemilu) secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung dan sekaligus sebagai sarana kontrol.

Perhelatan Pemilihan Umum 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara serentak dan kemudian dilanjutkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pemilu merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik.

Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memandatkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Salah satu elemen penting yang perlu disiapkan dalam pemilu 2024 nanti adalah terkait daftar pemilih. Persoalan daftar pemilih yang kerap dijumpai di pemilu ataupun pilkada dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik.

Karena itu, penyusunan daftar pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau menjelang pemilu/pilkada.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 199 menyebutkan bahwa “untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih di DPT kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang”.

Dan dapat dilihat juga diatur dalam Pasal 198 syarat terdaftar sebagaimana pemilih adalah Warga Negara Indonesia, yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, di daftar 1 (satu) kali, tidak dicabut hak politiknya, berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Tentunya salah satu persiapan untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat adalah dengan melakukan pendataan daftar pemilih termasuk daftar pemilih potensial yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.

Tapi yang jadi persoalan terkait ini adalah belum jelasnya tanggal penetapan pelaksanaan Pemilu 2024. Tentunya ini menjadi kendala untuk dilakukan pendataan pemilih potensial, terkait siapa dan dimana pemilih yang sudah genap usia 17 tahun pada saat pemungutan suara.

Proses Pemutakhiran Data

Data pemilih dalam Pemilu di Indonesia bukanlah perkara sederhana. Data pemilih yang dihasilkan melalui proses pengolahan data panjang dan berbelit-belit, melibatkan banyak peserta dan institusi serta regulasinya.

Dalam hal pengelolaan administrasi Kependudukan, ada Direktotat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang berwenang untuk data kependudukan, yang kemudian diolah sebagai daftar pemilih potensial dan diserahkan ke KPU untuk dimutakhirkan.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Indonesia kini menganut daftar pemilih berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa Pemerintah memberikan data kepedudukan yang dikonsolidasikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Data tersebut digunakan sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara, ini tertuang dalam Pasal 204 ayat (5) UU 7 Tahun 2017.

Belajar dari pengalaman pemilu- pemilu sebelumnya, ada persoalan hak pilih, apalagi perlindungan hak pilih belum tuntas.

Hak memilih ini biasanya menjadi argumentasi di penghujung tahapan yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Betapa tidak, keakuratan daftar pemilih tetap seringkali menjadi masalah. Kalau melihat Data Pemilih pada Pemilu 2019 sempat menjadi polemik terkait keakuratan datanya sehingga dianggap tidak valid. Paling banyak ditemui karena identitas pemilih ganda pada daftar pemilih tetap.

KPU dalam Surat Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Taun 2021, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Setelah Pemungutan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada sistem informasi data pemilih guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau pemilu berikutnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam data pemilih berkelanjutan untuk memperbarui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Bahwa sebagaimana namanya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbaharui secara berkelanjutan, baik pada saat pelaksanaan pemilu maupun pasca pemilu.

Hal ini tentu tidak mudah dalam prosesnya dan pasti menemukan kendala-kendala di lapangan. Kendalanya keterbukaan informasi Disdukcapil misalnya untuk data penduduk yang meninggal atau penduduk yang keluar/masuk dalam wilayah tersebut, dukcapil atau warga tersebut bisa saja tidak secara aktif mendata/melaporkan perubahan status kependudukan.  Belum lagi pencermatan dan pengawasan terhadap giat input data tersebut.

Selain itu juga sampai hari ini penyelenggara dan pemerintah belum menentukan tanggal dan hari pemungutan suara Pemilu tahun 2024.

Hal ini juga menjadi dilema bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 salah satu syarat pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun.

Tentunya, penetapan hari dan tanggal pemungutan suara sangat penting bagi KPU untuk menjamin bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga, saat ini KPU memutakhirkan data pemilih berkelanjutan yang sudah memenuhi syarat saja, yaitu melakukan pendataan bagi pemilih yang sudah usia 17 atau lebih saat dilakukan pendataan.

Diharapkan, penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 ini segera ditetapkan sehingga persiapan dalam menentukan siapa dan berapa jumlah pemilih potensial yang sudah memenuhi syarat 17 tahun dapat terdata secara akurat.

Dengan ini, untuk mewujudkan daftar pemilih Pemilu 2024 agar berkualitas dan dipercaya sehingga upaya penyelamatan hak konstitusional dapat disajikan seacara maksimal. (*)

*) Penulis adalah pemerhati Pemilu di Tana Tidung