Ruang Publik

Digitalisasi Percepat Akses Pelayanan Publik

Kholif
  • Oleh : Kholif Arimindani, S.Psi

KETERGANTUNGAN masyarakat terhadap teknologi internet dengan smartphone sebagai ujung tombaknya seolah menjadi kebutuhan “dasar” di zaman sekarang ini. Akses informasi dan pelayanan semakin dekat, cepat, dan diharapkan transparan.

Kemudahan yang ditawarkan teknologi inilah yang saat ini dijadikan tolok ukur dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, semakin sulit menciptakan pelayanan publik prima secara tatap muka. Maka hadirlah digitalisasi layanan, di mana pemberian layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan penyelesaian pengurusan administratif yang biasanya memakan waktu lama.

Sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar dan banyak daerah lainnya telah menerapkan digitalisasi layanan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan kebutuhan layanan publik melalui smartphone.

Ditunjang dengan sistem integrasi 24 jam yang menghubungkan antarkanal penyelenggara pelayanan publik, membuat sistem pelayanan digitalisasi tak hanya memutus rantai birokrasi yang ruwet tapi juga minim biaya.

Kemudahan yang diberikan teknologi semakin terasa saat dunia sedang terguncang karena pandemi Covid-19. Sistem berubah. Gaya hidup berubah. Penyelenggara pelayanan mengubah pola.

Aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan menatap layar. Penjualan online meningkat. Penerbitan administrasi, yang sebelumnya sebagian telah menerapkan sistem digital, menemukan gongnya.

Sejatinya, pasal 4 (poin k dan l) pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menitikberatkan pada asas ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Artinya, asas tersebut sangat bisa dilakukan oleh pelayanan berbasis digital. Dan menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.

Namun, teknologi hanya alat. Digitalisasi hanya sistem. Tanpa petugas pelaksana pelayanan yang kompeten dan profesional, digitalisasi hanya jargon maklumat birokrasi atau tidak sesuai Pasal 15 Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya menyiapkan skema dalam menciptakan layanan publik yang dapat diaskes dengan mudah oleh masyarakat layaknya pesan antar makan di mana pengakses hanya memainkan smartphone beberapa menit, makanan pun tiba di lokasi pengakses.

Menjalankan digitalisasi layanan, berarti menciptakan kemudahan dalam mengakses layanan publik dalam bidang jasa, administrasi dan barang. Tidak hanya mudah digunakan oleh petugas pelaksana pelayanan publik, namun juga oleh masyarakat.

Masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi dan layanan dengan cepat, mudah, murah dan terjangkau sehingga mencerminkan asas pelayanan publik.

Digitalisasi layanan saat ini sangat diperlukan mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 dan juga sebagai bentuk perubahan tren teknologi masa kini dan sebagai bentuk pendukung percepatan transformasi digital.

Sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyelenggaraannya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Namun tantangan yang paling mendasar bagi pemerintah daerah dan juga penyelenggara pelayanan publik ialah bagaimana mengembangkan SDM, baik masyarakat maupun petugas pelaksana pelayanan publik yang “melek” akan teknologi dalam mendukung digitalisasi layanan.

Harus digaris bawahi bahwa peran kesiapan masyarakat dan SDM daerah menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah digitalisasi layanan. Sesuai dengan e-Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu mengoptimalkan pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) bermutu. Dengan terciptanya digitalisasi layanan yang terintergasi antarinstansi pemerintahan penyelenggara pelayanan publik tentunya membuat pelayanan jauh lebih efektif, efisien dan hemat biaya.

Pada survei kepatuhan tahun 2019 yang dilakukan Ombudsman di Kalimantan Utara didapati, bahwa beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masih banyak yang belum menerapkan pelayanan secara online. Seperti ketiadaan petugas, belum ada kontak layanan dan juga beberapa kanal website yang tidak di-update secara berkala.

Tentu hal ini belum mendukung digitalisai layanan dan juga perspektif baru dari pelayanan publik.

Kebutuhan pergeseran sistem mengajarkan kita bahwa pentingnya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pada keadaan yang serba tidak pasti ini, masyarakat sangat bergantung pada informasi yang disampaikan pemerintah.

Kondisi ini memaksa kita menyadari bahwa masih minimnya perkembangan dan pemanfaatan digitalisasi layanan.

Tidak mudah memang mengubah kebiasaan lama, namun melakukan perkembangan diri dari SDM petugas pelaksana pelayanan publik adalah hal yang seharusnya dilakukan sejak dini dalam mendukung digitalisasi layanan saat ini.

Bonus demografi yang dimiliki saat ini dapat dimanfaatkan dalam mendukung perkembangan inovasi pelayanan publik berbasis TIK. Terlebih, pandemi Covid-19 memaksa setiap orang untuk beralih dari pelayanan dan kehidupan yang konvensional menjadi digital.

Ringkasnya, selain akses menjadi cepat dan hemat biaya, digitalisasi menciptakan trust masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kedua, terbangunnya kolaborasi antar instansi atau lembaga maupun kepada pihak lain yang bersinggungan dengan masyarakat.

Ketiga, pemerintah atau BUMN/BUMD selaku penyelenggara pelayanan memiliki data terintegrasi dan saling sinkronisasi hingga memenuhi unsur transparansi dan keterbukaan bagi publik

Pada akhirnya, pelayanan publik yang dijalankan dengan konvensional maupun digital memang dirancang untuk kebutuhan bersama. Jika ada yang cepat, mudah, dan murah, mengapa tidak dipilih? (*)

*) Penulis adalah Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Katara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah