Headline

Difasilitasi Pusat, APBD Kaltara 2019 Disetujui Bersama

Setelah difasiltasi Kemendagri, akhirnya APBD Kaltara 2019 disetujui bersama. Tampak TAPD Pemprov, DPRD Kaltara dan Kemterian Dalam Negeri foto bersama. (Foto: Istimewa)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Setelah melalui sejumlah dinamika, APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2019 akhirnya disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov. Keputusan itu tertuang dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di Kota Tarakan, Minggu (23/12/2018) dini hari. Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menjelaskan, persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif didapat setelah Kemendagri turun tangan untuk memfasilitasi…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Setelah melalui sejumlah dinamika, APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2019 akhirnya disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov. Keputusan itu tertuang dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di Kota Tarakan, Minggu (23/12/2018) dini hari.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menjelaskan, persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif didapat setelah Kemendagri turun tangan untuk memfasilitasi sejumlah perbedaan pandangan antar keduanya.

“Paripurna Persetujuan Bersama terhadap R-APBD TA 2019, telah dilaksanakan tadi malam Pukul 00.30 Wita, setelah dilakukan Rapat Koordinasi dan difasilitasi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI bersama tim dari Jakarta tadi malam,” ungkap Marten kepada Koran Kaltara melalui pesan WhatsApp.

Perbedaan pandangan yang sebelumnya sempat membuat ‘panas’ pembahasan APBD 2019, akhirnya menemukan jalan keluar. Kedua belah pihak, sebut Marten, sama-sama legowo dan sepakat untuk tidak melanjutkan perdebatan soal APBD 2019.

“Baik pihak DPRD maupun TAPD sama-sama mengambil sikap terbaiknya untuk menyelesaikan dan mengakhiri perbedaan pendapat dalam pembahasan RAPBD ini,” bebernya.

Lanjut, Marten mengatakan, baik DPRD maupun Pemprov juga menyadari betul tenggat waktu yang tersisa untuk mengesahkan APBD 2019. Dimana sesuai aturan, APBD selambat-lambatnya harus ditetapkan pada 31 Desember 2018.

“Masing-masing pihak sangat memahami waktu yang semakin sempit harus dilakukan persetujuan bersama,” imbuhnya.

Secara prinsip, kata Marten, pemprov melalui TAPD maupun DPRD melalui Banggar sudah menuntaskan tahap paling vital dalam pembahasan APBD. Oleh karenanya, tinggal selangkah lagi, maka APBD 2019 sudah bisa diketok (disahkan).

“Dengan segala upaya yang dilakukan selama ini, pada akhirnya terjadi kesepahaman sebagai dasar untuk dilakukan persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD Provinsi Kaltara,” kata dia.

Setelah disetujui bersama, draf RAPBD Kaltara tahun anggaran 2019 segera dibawa ke Kemendagri guna dievaluasi. Dia pun berharap, evaluasi yang dilakukan Kemendagri bisa selesai lebih cepat, agar APBD 2019 bisa segera disahkan menjadi perda.

“Senin besok (hari ini) R-APBD tahun anggran 2019 Provinsi Kaltara siap dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi. Kita berharap hasil evaluasi secepatnya selesai, antara 26 atau 27 Desember. Dan Tanggal 28 Desember 2018 segera ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2019 Provinsi Kaltara, atau paling lambat tgl 31 Desember 2018,” pungkasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 24 Desember 2018