Politik

Dianggap Tidak Netral, Bawaslu KTT Jalani Sidang Kode Etik

Proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kantor KPU Tarakan (Sofyan/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung, menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dengan nomor perkara 71-PKE-DKPP/VII/2020 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan. Dengan delik aduan dugaan ketidakprofesionalan, karena menolak laporan masyarakat terkait dugaan politisasi bantuan sosial Covid-19 pada 8 Juni 2020 lalu.

Bawaslu dianggap tidak profesional karena tidak melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan temuan, serta adanya pernyataan apabila tidak puas mempersilahkan pelapor untuk mengadu ke DKPP.

Pengadu Muhammad Amri mengaku, pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19 sangat didukung, namun yang menjadi persoalan adalah adanya stiker salah satu bakal calon di paket bantuan tersebut.

“Di tengah pandemi Covid-19, kita sepakat negara harus hadir sepanjang tidak ada stiker. Di dalam proses laporan kita, penyelenggara langsung menolak dan kemudian kita menempuh upaya hukum untuk mengadu ke DKPP sebagai lembaga penegak kode etik. Nanti diuji dan dikaji apakah penyelenggara dan komisioner melanggar apa tidak,” terangnya, Jumat (7/8/2020).

Yang dipersoalkan oleh pengadu adalah stiker bergambar Bupati KTT Undunsyah beserta istri Umi Suhartini. Sementara Umi merupakan salah satu bakal calon Bupati KTT dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Amri, bahwa kebijakan tersebut menguntungkan bakal calon yang bersangkutan dan merugikan yang lain. Apalagi dalam Undang-undang telah diatur bahwa kepala daerah dilarang berbuat kegiatan yang menguntungkan salah satu calon 6 bulan sebelum penetapan.

Sementara itu, teradu yang juga Komisoner Devisi Penindakan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu KTT, Ramsyah menjelaskan, pada saat menerima laporan adanya dugaan penyalahgunaan bansos, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang ada.

Berdasarkan aturan, katanya, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh seorang pelapor, di antaranya syarat formil dan material. Formil berkaitan dengan identitas pelapor dan terlapor, kemudian jangka waktu pelaporan tidak boleh melebihi 7 hari sejak peristiwa terjadi, atau tidak diketahui.

Kemudian syarat material merupakan kejadian, peristiwa atau uraian kejadian ditambah bukti dan saksi. “Tentunya peristiwa di sini harus berkaitan dengan pemilihan umum, ketika peristiwa tidak ada kaitannya dengan pilkada. Maka tidak dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ramsyah mengaku, bahwa laporan yang diberikan kepada Bawaslu KTT tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan rapat pleno yang Bawaslu KTT lakukan, syarat formil dan syarat material tidak memenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

“Laporan ini berkaitan dengan adanya bantuan Covid-19 yang diduga dipolitisasi, sedangkan kami temukan di sana, baik bukti maupun peristiwa tidak ada yang mengarah ke pemilihan. Foto di striker tidak ada embel-embel calon atau pasangan calon, tidak ada sama sekali. Yang ada hanya foto seorang kepala daerah bersama istri. Tidak ada gambar yang mengarah ke calon sehingga peristiwa itu tidak ada mengarah ke pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” paparnya.

Umi Suhartini, dalam stiker tersebut posisinya sebagai ketua TP PKK yang melekat dengan bupati, dan tidak ada nuansa politik bakal calon. Ramsyah berpatokan pada Perpubawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelaporan.

Salah satu majelis yang juga anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa putusan sidang ini bukan berupa keputusan, tetapi mencari fakta-fakta di persidangan, yang nantinya menjadi bahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat pleno bersama 7 anggota komisioner DKPP.

“Kalau terbukti ada penyalahgunaan kode etik DKPP akan memberi sanksi, bisa teguran, teguran berat, dan paling berat pemberhentian sebagai anggota komisioner. Kalau tidak terbukti maka akan dilakukan rehab nama baiknya. Dengan demikian, belum ada keputusan apapun dalam persidangan ini, dan masih akan melalui beberapa tahapan lagi untuk memutuskan,” ungkapnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah