Kaltara

Dewan Pertanyakan Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Yancong
  • Fraksi Gerindra: Bisa Berdampak Negatif Terhadap Perekonomian Daerah

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mempertanyakan keputusan penghentian pengadaan barang dan Jasa yang dilakukan Gubernur Kaltara mulai 18 Februari lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian dibacakan Sekretaris Fraksi, Yancong di Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (2/3/2021).

Yancong menyampaikan, penghentian pengadaan barang dan jasa, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian daerah. Kebijakan ini juga kontradiktif dengan instruksi Presiden perihal percepatan realisasi APBD di awal tahun. Yakni untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi saat pandemi masih berlangsung.

“Penghentian pengadaan barang dan jasa yang terhitung tanggal 18 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan, bisa berdampak terhadap perekonomian. Mengingat pelaksanaan APBD merupakan salah satu hal berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekarang,” kata Yancong di sela-sela penyampaian Jawaban Fraksi – Fraksi Terhadap Tanggapan Pemerintah Atas Tiga Ranperda Inisiatif.

Secara teknis, Fraksi Gerindra meminta kejelasan perihal batas waktu yang belum jelas tersebut. Mengingat ada potensi kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhambat. “Fraksi Gerindra mempertanyakan sampai kapan kebijakan tersebut dicabut. Sehingga kita bisa tau kapan kegiatan OPD mulai berjalan seperti semula,” paparnya.

Menurut Yancong, eksekutif Pemprov Kaltara seyogianya tidak perlu mengambil kebijakan penghentian total tersebut. “Semestinya Pemprov bisa memilih program yang tidak prioritaskan untuk dilaksanakan. Itu saja yang dihentikan sampai menunggu di APBD Perubahan,” jelas dia.

Yancong juga menyayangkan minimnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif perihal tersebut. “Seharusnya perlu ada koordinasi dengan lembaga DPRD. Apalagi notabenenya DPRD ikut membahas penyusunan APBD 2021. Sehingga kami perlu mengetahui dan memahami penghentian yang tidak diketahui batas waktunya ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, melalui suratnya nomor 100/0694/GUB tanggal 18 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Kaltara untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2021, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Surat tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara dan Inspektorat Provinsi Kaltara.

Gubernur menjelaskan, dasar penghentian barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 untuk menyegerakan terwujudnya Provinsi Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera. Zainal meminta Kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara untuk menghentikan proses pengadaan barang/jasa terhitung sejak 18 Februari 2021 sampai waktu yang belum ditentukan.

“Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” kata Zainal. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah