Bulungan

Dewan Beri Catatan terhadap 8 Raperda Bulungan

Sejumlah catatan diberikan DPRD melalui fraksi terkait usulan delapan raperda dari Pemkab Bulungan. (Foto : Nurjannah/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Awal 2021  Pemkab Bulungan kembali mengusulkan revisi terhadap sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Termasuk usulan Raperda baru. Setidaknya ada delapan Raperda yang sedang berproses di DPRD Bulungan saat ini.

Setelah Pemkab Bulungan menyampaikan nota penjelasan, Selasa (12/1/2021) DPRD Bulungan  menggelar paripurna, terkait tanggapan dewan terhadap delapan raperda. Setidaknya ada sejumlah catatan, meksipun perubahan perda itu secara garis besar disetujui oleh DPRD.

Wakil Ketua DPRD Bulungan Aluh Berlian menjelaskan, semua Raperda ini merupakan usulan dari Pemkab Bulungan. Di antaranya, terkait retribusi dan perizinan yang menjadi atensi. Di samping juga  tentang izin sarang burung walet.

“Seperti kaitannya dengan radius sarang burung dengan pemukiman, memang kita rata-rata itu ada dekat rumah. Dan itu untuk safety kita. Karena rawan adanya pencurian, dan itu tak jarang yang terjadi,” ujarnya.

Untuk diketahui, beberapa Raperda yang diusulkan antara lain, tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan  perangkat daerah. Kemudian, Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Berdikari menjadi PT. Berdikari Bulungan (Perseroda), Raperda tentang retribusi jasa usaha umum. Raperda tentang Petrogas Bulungan (Perseroda), Raperda tentang modal pemerintah daerah pada PT. Petrogas Bulungan. Selanjutnya, Raperda tentang retribusi perizinan tertentu, dan Raperda tentang izin usaha sarang burung walet.

Secara umum disampaikan Anggota DPRD Bulungan, Sunaryo, dari sejumlah fraksi yang ada, kaitannya dengan retribusi menjadi atensi serius dari pihaknya. Seperti dipaparkan oleh fraksi Demokrat Nasdem, terkait pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (6) peraturan menteri energy dan sumber daya mineral Nomor 37 Tahun 2006, tentang ketentuan penawaran participating interest 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. BUMD sebagai penerima dan pengelola. “Akan tetapi wajib memenuhi ketentuan tidak terdapat unsure swasta dalam kepemilikan sahamnya,” paparnya.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemkab Bulungan terkait badan hukum Perusda menjadi Perseroda. Selain itu kaitannya dengan jasa angkutan umum  DPRD juga mengingatkan terkait izin trayek dan bagaimana Pemda bisa kembali melakukan pengecekan atau uji kelayakan kembali. “Pada dasarnya kami menerima, namun untuk itu perlu penyempurnaan dan juga pembahasan lebih lanjut,” tandasnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah