Tarakan

Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Dimulai dari Rp10 Juta

Kasatpol PP Hanip Matiksan

TARAKAN, Koran Kaltara – Besaran denda bagi pelanggar protokol kesehatan untuk pelaku usaha, perusahaan, instansi pemerintah atau swasta mengerucut menjadi Rp10 juta untuk pelanggaran pertama.

Nilai ini hasil sinkronisasi antara Perwali Tarakan dengan Pergub Kaltara. Jika mengacu perwali sebelumnya nilainya mencapai Rp50 juta.

“Kalau perwalinya sudah rampung kita bisa melakukan penertiban, sanksi terbaru yang akan diterapkan bagi pelanggar per orang sebesar Rp100 ribu, jika mengulangi perbuatannya akan digandakan menjadi Rp150 ribu dan masih kedapatan melakukan pelanggaran lagi akan didenda Rp300 ribu,” jelas Kepala Satpol PP Tarakan, Hanip Matiksan, Selasa (15/9/2020)

Namun. ada pilihan lain kalau tidak ingin didenda, yaitu sanksi sosial melakukan bersih-bersih fasilitas pemerintah selama 1 jam. Dan, jika kedapatan lagi di kemudian hari akan dilipatkan gandakan.

Pengawasan instansi dan perusahaan akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika di perusahaan akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, sedangkan untuk hotel, restoran dan industri pariwisata akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Kemudian untuk perusahaan atau tempat usaha termasuk kafe, tidak akan ada peringatan terlebih dahulu. Sekali melanggar akan langsung didenda sebesar Rp10 juta, melanggar kedua kalinya Rp20 juta, dan melanggar ketiga kalinya Rp30 juta.

Jika dalam seminggu sejak ditemukan pelanggaran tidak kunjung membayar, maka izin operasional akan dicabut sementara hingga pemiliknya membayar denda sesuai besaran yang harus dibayar.

Untuk perorangan, pelanggaran lebih kepada penggunaan masker, sedangkan pelaku usaha, perusahaan maupun instansi, wajib menyediakan tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, mengatur jaga jarak, dan lain-lain sebagainya.

Jika ada yang dilanggar, maka akan membayar denda yang sudah tertuang dalam perwali.

Ditambahkan Kasubag Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Tarakan, Wantoro, bahwa Perwali Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sudah berada di Biro Hukum Pemprov Kaltara.

“Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Kaltara dan draf perwalinya sudah kita serahkan pada 28 Agustus 2020,” imbuhnya.

Pemkot Tarakan diberi jangka waktu selama 15 hari sejak draf perwali diajukan, sehingga saat ini Pemkot Tarakan sedang menunggu hasil fasilitasi itu keluar. Setelah itu akan ditetapkan dan diundangkan, sehingga sudah bisa menjadi landasan hukum pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Untuk penerapan sanksinya bisa mencontoh Pergub DKI Jakarta yang sudah jalan dan bisa kita adopsi. Sanksi ini sifatnya progresif, ketiga terjadi pengulangan pelanggaran sampai 3 kali maka denda maksimalnya sampai Rp30 juta untuk perusahaan atau pelaku usaha, sedangkan perorangan bisa mencapai Rp300 ribu,” paparnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah