Ruang Publik

Das sein Value for Money

FEBIE SAPUTRA
  • Oleh: Febie Saputra, S.H., M.H.

DEWASA ini kesadaran dan daya kritis masyarakat mulai meningkat terkait akan perlunya informasi atas hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh APBN. Masyarakat pembayar pajak yang sadar akan haknya, sudah pasti ingin tahu uang hasil setoran pajaknya telah digunakan untuk apa saja.

Apakah benar alokasi dana APBN telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air?

Di sisi lain, pemerintah juga sudah sangat sadar akan perlunya melakukan reformasi tata kelola Pemerintah yang lebih mencerminkan good governance. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah diperoleh dari rakyatnya untuk kemakmuran rakyatnya pula.

Oleh karena itu, dua perspektif ini akan mengarah kepada satu hal yaitu upaya mencari sistem yang optimal untuk menggambarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran, saat ini telah digunakan salah satu metode pengukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran, yang disebut sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran.  Pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu cara melihat capaian dari pelaksanaan anggaran tersebut.

Capaian yang telah diraih akan mencerminkan atau merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bila kita mempunyai alat ukur yang optimal dalam memberikan gambaran kepada para stakeholders.

Salah satu isu pencapaian kinerja sektor publik yang sering dipublikasikan secara internasional adalah konsep Value for Money. Pada dasarnya konsep ini mencoba mengukur kemanfaatan setiap dana yang kita alokasikan untuk menghasilkan suatu tujuan kegiatan.

Secara teoretis, konsep ini bisa diterapkan dalam lingkup yang luas dan tidak terbatas untuk kegiatan yang bersifat pembangunan.

Penulis merasa tertarik untuk menulis hal ini, karena kita sering mendengar frasa Value for Money di beberapa situasi dalam konteks pengelolaan APBN kita. Value for money menurut Mardiasmo (2009) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi; pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Efisiensi; pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas; tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Value for Money berdasarkan business dictionary adalah “A utility derived from every purchase or every sum of money spent. Value for money is based not only on the minimum purchase price (economy) but also on the maximum efficiency and effectiveness of the purchase.”

Menurut Bappenas, “Value for Money adalah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik.”

Sebagai suatu metode, tentunya kita bisa menggunakannya bisa juga tidak. Namun sebagai pengelola treasury negara, kita harus mengetahui pilihan-pilihan apa saja yang ada di depan kita yang selanjutnya kita tentukan yang mana yang paling sesuai dengan kondisi kita. Bahwa kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui kualitas pelaksanaan anggaran adalah suatu yang tidak bisa ditawar.

Ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Berdasarkan ketentuan dalam kedua UU di atas, ada tiga kata kunci yang sangat relevan antara definisi Value for Money dengan amanah dari UU tersebut dalam kerangka tanggung jawab pemerintah yaitu kata: efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab keuangan negara termasuk dalam cakupannya yaitu melaksanakan APBN dengan mematuhi tiga prinsip tersebut di atas.

Dalam lingkungan pemerintahan, implementasinya bisa dilakukan pada cakupan yang terbatas maupun luas. Misalnya dalam kebijakan secara khusus yang ada di suatu kementerian/lembaga maupun dalam kebijakan secara umum dalam lingkup kebijakan pembangunan secara luas.

Konsep tersebut bisa dilakukan dalam lingkungan pemerintahan maupun swasta. Di samping itu, Value for Money, juga bisa dilakukan dengan melihat suatu kegiatan secara individual dan mandiri misalnya suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan anggaran negara/daerah atau sektor publik tradisional lebih mendasarkan kepada kebutuhan belanja/pengeluaran dengan jalan menambah dan/atau mengurangi jumlah anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu kinerja pelaksanaannya diukur dari seberapa besar penyerapan atau realisasi anggaran semata.

Tak heran pada akhir tahun anggaran seringkali bila terjadi kelebihan sisa anggaran yang belum digunakan, kemudian dipaksa dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Penerapan konsep Value for Money diyakini dapat memperbaiki anggaran negara/daerah yang bersifat tradisional menuju akuntabilitas dan memperbaiki kinerja pemerintah yang good governance.

Value for Money pada dasarnya bahwa alokasi anggaran publik diarahkan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Value for Money dapat tercapai apabila pemerintah menggunakan sumber daya yang dibutuhkan dengan biaya paling kecil untuk mencapai hasil yang optimum untuk tujuan bernegara. Implementasi Value for Money anggaran negara/daerah dalam rangka menjawab tuntutan publik dan bisa digunakan untuk membantah anggapan bahwa anggaran publik sangat dekat dengan inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran sebagaimana pelaksanaan anggaran tradisional.

Sementara itu indikator kinerja penerapan Value for Money anggaran negara/daerah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja tersebut harus dapat diketahui secara luas dan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran negara/daerah. Pemerintah dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya.

Dengan kata lain, indikator kinerja Value for Money bagi pemerintah berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan penyempurnaan. Demikian juga indikator tersebut akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan.

Pemerintah juga telah melaksanakan Spending Review dan Reviu Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan bagi masyarakat dapat menggunakan indikator kinerja tersebut sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik anggaran pemerintah.

Dengan demikian, manfaat konsep Value for Money pada anggaran sektor publik antara lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai hal penting dalam pelaksanaan akuntabilitas publik. (*)

*) Penulis adalah Kepala Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Kaltara

Disclaimer:Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak merepresentasikan kebijakan organisasi tempat penulis bekerja