Kaltara

Dana Transfer dari Pusat, Mayoritas Sektor Minim Kontribusi

Ilustrasi dana transfer dari pusat. (Foto: net)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi komponen pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mendapat sorotan belakangan ini.

DAK dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja OPD yang ada.

Secara umum, kemampuan fiskal Kaltara yang terbatas, menjadi faktor OPD dituntut piawai menghadirkan DAK ke daerah.

DAK memiliki andil besar, di samping komponen transfer pemerintah pusat ke daerah lainnya.

Secara umum, sejumlah pihak menilai OPD wajib memiliki kemampuan lobi ke pusat untuk menggelontorkan APBN ke daerah.

Baik berupa belanja langsung kementerian, dana transfer ke daerah maupun hibah.

Informasi yang Koran Kaltara himpun dari Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2022 yang diterima Pemprov Kaltara sebesar Rp1,61 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan Rp1,07 triliun. Berikutnya Dana Bagi Hasil (DBH) Rp280,22 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 143,03 miliar.

Khusus DAU dan DBH, telah memiliki formula perhitungan tersendiri yang telah ditentukan pusat.

Sementara itu, DAK Fisik agak berbeda, dimana harus meyakinkan pemerintah pusat dengan data dukung usulan yang kuat.

Terkait data DAK Fisik Reguler di Kaltara pada tahun 2022, bidang pendidikan menjadi pendulang rupiah terbanyak dari APBN sebesar Rp103,95 miliar.

Torehan itu menjadi yang terbaik dibandingkan sektor lain.

Kemudian, disusul DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB sebesar Rp20,89 miliar dan DAK Fisik Reguler Jalan senilai Rp8,32 miliar.

Sementara mayoritas bidang urusan lain belum berkontribusi dalam pendapatan dari dana transfer pusat ke daerah.

Awak media kembali menemui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sudarsono, untuk mengonfirmasi capaian tertinggi yang diperoleh instansinya tahun ini.

BACA JUGA:

Ia memaparkan, tingginya DAK di bidang pendidikan bermula dari kelengkapan data dukung yang diberikan Disdikbud Kaltara melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Lanjut Sudarsono, persetujuan atau penolakan usulan daerah oleh pemerintah pusat diawali dengan verifikasi antara usulan dengan Dapodik. Urgensi atau tidaknya usulan, dapat terlihat.

Mengingat Dapodik berisikan data jumlah siswa, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana prasarana.

“Kalau tidak sinkron antara usulan dan Dapodik, pasti ditolak,” kata Sudarsono, Rabu (22/6/2022).

Dia mencontohkan, menu revitalisasi gedung atau rehabilitasi ruang kelas tidak serta-merta langsung diusulkan.

Perlu adanya penilaian tim teknis dari Dinas PUPR mengenai kondisi tingkat kerusakan.

“Apakah tergolong rusak ringan, sedang, atau berat. Hasil penilaian, tim yang bisa menentukan. Itu yang harus di-upload di aplikasi Krisna-DAK. Jadi, semua persyaratan harus dipenuhi,” jelasnya.

Ia membenarkan jika setiap OPD harus jeli melihat peluang dalam menjemput komponen pendapatan dari APBN.

Disebutnya, banyak uang beredar di pusat yang bisa diambil daerah. Terlebih seperti Kaltara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami terus berupaya dana pusat bisa masuk sebesar-besarnya,” kata Sudarsono.

Ia kembali memaparkan, Disdikbud telah menginput 926 dengan total nilai Rp588,74 miliar per 18 Juni 2022.

Rinciannya, usulan SMA sebesar Rp333,4 miliar, SMK dengan Rp219,14 miliar, dan SLB dengan total Rp36,2 miliar.

“Pengusulan DAK melalui aplikasi Krisna berlangsung dari 6 Juni sampai 6 Juli 2022. Jadi sekarang masih berlangsung, belum final,” jelasnya.

Lanjut dia, pembangunan sarana dan prasana pendidikan tahun 2022 juga disokong APBD Kaltara sebesar Rp69,4 miliar. Ada pula dana lain dari pusat melalui program SMK Pusat Unggulan. Khusus Kaltara, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp5,2 miliar untuk pengembangan SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur tahun ini.

“Sekolah tersebut padahal terbilang masih seumur jagung. Tahun ajaran baru ini merupakan kali kedua menerima peserta didik baru. Jadi, Ini bukti konkret kalau kami menjemput dana pusat masuk ke Kaltara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment