Kaltara

Dampak Pembangunan di Desa Harus Meningkat

Asisten I Setprov Kaltara, Sanusi
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kaltara, Sanusi mengungkapkan bahwa serapan dana desa di Kaltara lebih baik dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun ini, tercatat dari empat kabupaten, serapan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut sudah mencapai 100 persen. Meski demikian, capaian ini harus selaras dengan pengelolaan yang lebih…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kaltara, Sanusi mengungkapkan bahwa serapan dana desa di Kaltara lebih baik dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun ini, tercatat dari empat kabupaten, serapan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut sudah mencapai 100 persen.

Meski demikian, capaian ini harus selaras dengan pengelolaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, peran provinsi adalah memfasilitasi penyaluran anggaran ke setiap desa, termasuk pengawasannya. Ia menekankan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah, tentu yang menjadi perhatian pemerintah adalah perdesaan yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan program membangun dari pinggiran sebagaimana program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Pengelolaan yang maksimal tidak terlepas dari peran petugas lapangan seperti pendamping desa dan tenaga ahli yang ada. Selain itu, pembinaan dari setiap kabupaten juga terus ditingkatkan.

“Fungsi kita di provinsi, fasilitasi supaya bisa berjalan dengan maksimal. Berkaitan dengan percepatan pembangunan di desa itu ada fasilitator dan pendamping-pendamping yang sudah disiapkan dan dananya  dari kementerian,” terangnya, Jumat (21/12/2018).

Untuk pergerakan pembangunan di desa secara teknis, menurutnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke pemerintah desa. Terlebih jumlah alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah terus mengalami kenaikan.

Sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019, alokasi Transfer Ke Dearah dan Dana Desa (TKDD) sebesar  Rp6,852 triliun. Tentu alokasi yang didapat setiap desa yang ada juga mengalami kenaikan.

“Dana yang masuk ke desa semakin besar. Ketika itu semakin besar, artinya pasti lebih banyak pembangunan. Oleh karena itu, dampak pembangunan di desa harus meningkat,” tegasnya.

Sementara itu, terkait masih adanya dana desa yang tidak dikelola secara maksimal, menurut Sanusi harus menjadi perhatian serius. Namun hal tersebut tidak bersifat menyeluruh bagi semua desa, sebab ada juga desa yang meningkat pembangunannya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 22 Desember 2018