Cuti Masa Kampanye, Syarwani Tegaskan Tidak Titip Nama Pjs

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah yang saat ini tengah menjabat dan akan maju kembali pada perhelatan Pilkada Tahun 2024, wajib untuk menjalani cuti selama masa kampanye. Hal ini sesuai dengan isi Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ.

Untuk itu, Bupati Bulungan, Syarwani yang kembali akan maju sebagai calon petahana diwajibkan cuti. Dikonfirmasi media, Senin (9/9), Syarwani mengaku telah mengajukan surat cuti.

Dia menyatakan secara resmi menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara. "Yang pastinya, ketika masa kampanye kita sudah cuti. Tinggal tunggu surat keputusan dari KPU saja," katanya.

Soal nama Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Pemkab Bulungan, kata dia, telah menyodorkan tiga nama yang kemudian salah satunya akan menjabat sebagai Pjs Bupati Bulungan. "Kita sudah ajukan (3 nama calon Pjs).  Siapa-siapa yang dipilih, itu kewenangan pemprov," ujarnya.

Disinggung apakah Bupati menitipkan beberapa nama, guna mengisi kekosongan selama masa cuti kampanye, kata Syarwani itu merupakan kewenangan mutlak oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui Gubernur.  "Kewenangan ada di Gubernur Kaltara," jelasnya.

Dia memastikan yang mengusulkan nama untuk mengisi kekosongan selama masa kampanye merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Kaltara.

Pemkab Bulungan, kata Syarwani, tidak mengusulkan nama secara resmi siapa yang akan mengisi selama dirinya melakukan cuti. "Kita tunggu saja nanti, siapa yang di tunjuk dan di tetapkan oleh Gubernur Kaltara untuk PJS Bupati Bulungan," tandasnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Nurul Mujib Lamunsari