Nunukan

Cegah Corona, 58 Narapidana Lapas Nunukan Dipulangkan ke Rumah

BEBAS : Kepala Lapas Klas II Slamet Pujiono bersama narapidana yang memenuhi syarat bebas sesuai Permenkum HAM, Kamis (2/4/2020). (foto: Asrin/Koran Kaltara)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Sesuai Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II B Nunukan membebaskan puluhan warga binaan pada Kamis (2/4/2020) pagi.

Kepala Lapas Nunukan, Slamet Pujiono mengatakan progam ini merupakan kebijakan asimilasi atau di rumahkan. Hanya saja, untuk mendapatkan itu, warga binaan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkum HAM.

“Ini dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lapas. Jadi, warga binaan yang memenuhi syarat, maka di asimilasi atau dirumahkan,” terangnya kepada Koran Kaltara, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, sejak pagi hingga siang hari pada Kamis (2/4/2020), sudah ada 58 warga binaan yang memenuhi syarat dan dipulangkan. Diantaranya ada anak-anak. Angka ini akan terus bertambah sesuai hasil verifikasi berkas persyaratan.

“Batas terakhir kita sampai tanggal 7 April. Jadi, bertambah terus. Tadi pagi saja sudah 58 orang. Ini bertambah terus, karena kita masih proses dan verifikasi berkas lainnya,” ujarnya.

Meski dirumahkan, warga binaan ini akan tetap dipantau Kejaksaan dan Balai Permasyarakatan. “Artinya dia tetap menjalani pidananya di rumah sampai habis masa pidananya. Misalnya, dia tinggal 2 bulan lagi, mau habis kita pulangkan,” bebernya.

Pengeluaran dan pembebasan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Serta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dia menjelaskan, ketentuanya yakni bagi narapidana yang dua per tiga masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020. Dan bagi anak setengah masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020. Syarat lainnya adalah narapidana dan anak tersebut tidak terikat PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta, tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing WNA.

“Ini secara keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai 30 ribu orang yang akan di asimilasikan,” ungkap dia. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin