Headline

Carter Speedboat Antarprovinsi Tetap Dilarang

Speedboat nonreguler yang biasanya disewa penumpang, dengan tujuan antar provinsi dan dalam provinsi. (Foto : Sahida)
  • Kapal Penumpang dalam satu kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Dikecualikan

TARAKAN, Koran Kaltara – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021, menyebutkan larangan beroperasi untuk seluruh moda transportasi, kecuali untuk angkutan logistik. Permenhub ini diperuntukkan bagi seluruh moda transportasi yang mengangkut penumpang.

Khusus moda transportasi laut, pengecualian hanya seperti yang dijelaskan pada Pasal 15, bahwa kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kecamatan. Dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam satu kecamatan.

Hal yang sama dijelaskan lagi pada poin D: pengecualian diperuntukkan bagi satu kabupaten. Sementara pada poin E juga menjelaskan pengecualian diperuntukkan bagi satu provinsi. Berarti, untuk sewa speedboat ke provinsi lain, meski dengan tujuan wisata tetap tidak diperbolehkan.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Datu Iman Suramenggala saat dikonfirmasi menuturkan, masyarakat tidak diperbolehkan berangkat menggunakan speedboat carter berpergian ke luar Kaltara atau masuk ke Kaltara.

“Kalau masyarakat tanya, apakah boleh speed-nya carter dari dan dalam provinsi, ya jawabannya tidak boleh. Kan hal itu tidak masuk dalam penjelasan di pasal 15 yang memberikan pengecualian kepada moda transportasi laut,” katanya, Senin (3/5/2021).

Ia menerangkan, speedboat carter sama seperti menggunakan mobil pribadi. Misalnya, tidak menggunakan Damri dari Berau ke Tanjung Selor tetapi menggunakan mobil pribadi atau mobil sewaan.

Semua kendaraan yang masuk di perbatasan Kaltara dan Kaltim, di Tanjung Selor juga sama dengan speedboat ini, akan ditahan dan tidak dibolehkan masuk. Datu menegaskan, acuan larangan mudik ini sudah ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021, mengacu pada Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.

“Acuan yang dipegang dalam pemberlakuan larangan mudik khusus transportasi laut pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei sudah dikeluarkan pemerintah dalam surat edaran juga,” tegasnya.

Sedangkan terkait keputusan daerah yang masuk dalam wilayah aglomerasi, diterangkan Datu penetapannya dilakukan oleh Satgas Covid-19. Jadi, sebelum ditetapkan ada usulan dari kepala daerah, Gubernur Kaltara.

Misalnya, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi semuanya saling bergantung, sehingga masuk dalam daerah aglomerasi. Namun, ia tambahkan, bisa juga antar provinsi seperti Kaltim dan Kaltara.

“Kalau kedua provinsi ini saling bergantung, bisa diusulkan menjadi daerah aglomerasi. Tapi, nantinya yang memutuskan Satgas Covid-19. Intinya, penetapan suatu daerah masuk dalam aglomerasi, karena adanya ketergantungan dengan daerah lain, sehingga bila diputuskan dapat mengganggu kegiatan di daerah tersebut,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah