Malinau

BPP Kaltara Berharap Kewenangan Bangun Perbatasan

Udau Robinson

MALINAU, Koran Kaltara – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kaltara, Udau Robinson berharap kewenangan fungsi dan tanggung jawab membangun kawasan perbatasan dapat merujuk Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.

Selama ini, kata Udau Robinson, bahwa peranan pembangunan di kawasan perbatasan hanya sebatas mengoordinasikan ke tingkat pusat.

“Harapan kita, fungsi dengan BNPP bisa sama. Karena, selama ini sudah berbeda. Kalau di daerah, semestinya bisa merujuk ke UU 43 tahun 2008. Kita juga bisa melakukan pembangunan,” ungkap Udau kepada Koran Kaltara, pekan lalu.

Namun, kata dia, sejak terbentuk, Badan Pengelolaan Perbatasan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hanya sebatas sebagai fungsi koordinasi.

“Kita mendesak agar BNPP bisa mendorong tingkat provinsi dan kabupaten bisa memiliki kewenangan sesuai UU Nomor 43 tahun 2008 itu. Ya, bisa mengeksekusi kebutuhan di perbatasan. Namun sekarang, kita hanya sifatnya mendorong saja,” jelasnya.

Dia menyampaikan, meski skala pembangunan wilayah perbatasan dikerjakan Kementerian PUPR hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun untuk di kawasan perbatasan, dapat dilaksanakan Badan Pengelolaan Perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

“Dengan begitu, saya menilai bisa menyentuh jika diperbolehkan Badan Pengelolaan Perbatasan ini diberikan fungsi untuk membangun,” harapnya.

Udau berharap kehadiran tim BNPP ke Malinau dapat menyuarakan kembali ke pusat. Sehingga, pemerintah provinsi dan kabupaten diberikan porsi sama dalam membangun kawasan perbatasan.

“Kita harapkan demikian. Supaya, kita bisa memiliki kewenangan melakukan pembangunan di wilayah perbatasan secara bersama-sama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sollaimansyah
Editor: Sobirin

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah