Politik

Birokrasi Pemerintahan Tak Boleh Stagnan

Anggota DPRD Kaltara, Ainun Farida.

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah berdiri sejak 2012 setelah pisah dari Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan menjadi catatan bagi pemerintah.

Memasuki tahun ke-10 pada semester pertama, DPRD Kaltara memberikan perhatian terhadap sejumlah kinerja pemerintahan.

Salah satunya di sisi birokrasi yang diminta untuk bisa terus meningkatkan kinerjanya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Ainun Farida mengatakan, bahwa birokrasi pemerintahan adalah salah satu elemen penting untuk kemajuan sebuah daerah.

Apalagi, melalui perangkat daerah yang ada, merupakan pihak yang mengeksekusi sejumlah program yang telah disusun dan disepakati bersama antara pemerintah dan mitra kerja, termasuk dewan.

Dihubungi Koran Kaltara, Ainun Farida menegaskan birokrasi tidak boleh stagnan.

Harus memiliki kemampuan untuk berinovasi, agar program yang dijalankan bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakatnya.

Apalagi belum lama ini, gubernur melantik 18 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah.

“Paling tidak setiap OPD (organisasi perangkat daerah) harus all out bekerja. Supaya (tahun) 2022 bisa capai target kinerja yang disusun,” katanya, Rabu (22/6/2022).

Kepala OPD dituntut bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengelola instansi yang dipimpinnya.

Terhadap kepala badan, kepala dinas maupun kepala biro, menurut Ainun Farida dituntut untuk merealisasikan program secara maksimal.

Apalagi bagi pejabat eselon II yang baru dilantik, setidaknya dapat melanjutkan program yang sudah ada.

“Mereka harus buat program dan menjalankannya yang lebih bagus lagi. Yang bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov Kaltara khususnya bagi masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan, ada banyak sektor di Kaltara yang perlu dibenahi, khususnya kebutuhan dasar masyarakat.

Di dalamnya, terdapat infrastruktur dasar yang belum merata di semua wilayah, seperti perbatasan dan pedalaman.

“Soal infrastruktur ini adalah permasalahan yang sudah cukup lama. Tentu kita ingin infrastruktur yang lebih bagus lagi, apalagi di wilayah perbatasan. Ini lah yang tadi saya terangkan, bahwa OPD-OPD harus maksimal dalam menjalankan tugasnya. Supaya permasalahan yang ada dapat diselesaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Zainal Arifin Paliwang juga menekankan kepada kepala OPD untuk berani melakukan perubahan dan inovasi.

Bahkan dia menegaskan, jika dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan sejak dilantik tidak ada gebrakan, akan dilakukan evaluasi.

“Paling utama saya tekankan kesungguhan mereka dalam posisi sekarang. Manakala tiga sampai enam bulan dievaluasi tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, tidak ada inovasi yang mereka buat, harus mundur,” tegasnya beberapa waktu yang lalu. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment