Kaltim

Berau Coal Tolak Bayar Ganti Rugi ke Masyarakat

ALOT: Suasana RDP di Ruang Paripurna DPRD Berau berlangsung alot. (Indra/KK)
  • Bersikukuh Lahan Tersebut Masuk KBK

TANJUNG REDEB – Rapat dengar pendapat (RPD) terkait permasalahan penggusuran lahan masyarakat oleh tambang batu bara PT Berau Coal di Kampung Gurimbang, Senin (6/7) kemarin, berlangsung alot. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Berau H Madri Pani ini, terkesan tidak mendapatkan titik temu dna berakhir deadlock.

Madri Pani berkali kali meminta terhadap pihak Berau Coal agar bisa menjelasakan dampak dari  kerusakan lahan kebun masyarakat yang ditimbulkan, sebagai akibat penambangan batu bara di Site Gurimbang tersebut.

Dikatakannya, pihak perusahaan jangan membuat masyarakat bingung dengan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan (KBK). Padahal warga di sana, lanjut Madri Pani, sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari berkebun di lahan tersebut.

“Kami minta agar pihak perusahaan bisa memberikan gambaran ataupun titik koordinat mana batas hutan KBK, mana hutan yang bisa digarap warga, atau hutan APL,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga, Wakil Bupati (Wabup) Berau H Agus Tantomo turut mengatakan pihaknya sudah beberapa kali pihaknya memfasilitasi kedua belah pihak untuk membahas permasalahan Site Kampung Gurimbang itu.

Namun, lanjutnya, pasti berakhir deadlock. “Sudah berkali- kali pertemuan, kita lihat setiap ada rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan yang hadir hanya pegawai yang tidak bisa mengambil keputusan, managemen perusahaan tidak pernah terlihat setiap ada hearing, jadi percuma saja kita buang waktu kalau pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang di dapat,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Ahmad Rivai meminta pihak perusahaan agar mencari solusi saling menguntungkan, terlebih bagi kebun mayarakat yang hancur akibat pembukaan lahan tambang yang ada di kampung tersebut.

“Kalau itu tidak bisa diganti rugi karena menabrak aturan karena hutan KBK, tentunya ada pemikiran lain memberikan berupa tali asih, perusahaan, apalagi perusahaan punya CSR, terhadap masyarakat lingkar tambang,” tuturnya.

“Perusahaan harus punya hati nurani terhadap warga masyarakat Gurimbang yang sudah berkebun bertahun-tahun di kawasan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu perwakilan PT Berau Coal menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal menegaskan taat aturan dan selalu bersinergi dengan masyarakat kampung yang ada di lingkar tambang.

“Terkait masalah Site Kampung Gurimbang, kami sudah melakukan investigasi, ternyata kebanyakan yang memegang surat garapan di kawasan tersebut bukan lagi masyarakat sekitar, melainkan pihak luar, bahkan ada orang Samarinda dan Tanjung Redeb,” ungkap Senior Manajer Eksternal PT Berau Coal, Apri.

“Mengenai ganti rugi, kami berkali-kali lakukan pertemuan dengan masyarakat, dengan adanya penambangan ini, masyarakat meminta ganti rugi permeternya 20 sampai 25 ribu,” tambahnya.

Perlu diketahui semua, sambungnya, kalau perusahaan melakukan pembayaran berarti perusahaan telah menabrak aturan. “Kita ketahui bersama kawasan yang telah di kuasai masyarakat adalah hutan KBK,” tegasnya. (*)

Sumber: Koran Kaltim

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah