Bulungan

Berada di Areal HGU, Warga Minta Lahannya Dikeluarkan

Areal lahan masyarakat yang berada di lokasi HGU perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. (Foto : Nurjannah)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Selain persoalan plasma, dalam pertemuan antara masyarakat, pihak desa, pengelolaan koperasi, dan pihak perusahaan yang difasilitas Pemkab Bulungan, beberapa waktu lalu, juga membahas beberapa persoalan lain muncul.

Salah satunya, terkait masih banyaknya lahan kebun milik warga yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Warga Desa Long Telenjau,  Kecamatan Peso Ilir, Kala menyebutkan, selain plasma, dia juga menyampaikan persoalan bantuan pendidikan. Khusus untuk plasma, Kala menilai sosialisasi oleh perusahaan di awal, dengan  realisasi saat ini berbeda.

“Sekitar 2007 lalu sudah ada sosialisasi. Saat itu, disampaikan oleh perusahaan, mereka akan menggarap lahan 20 persen dari total lahan garapan merupakan milik masyarakat. Tapi sampai saat ini, catatan kami di desa banyak janji yang tidak ditepati,” kata Kala, dengan didampingi kadesnya.

Berkait dengan itu, ia meminta solusi konkrit dari pihak pemerintah maupun perusahaan. Terutama mengenai lahan milik warga yang ada dalam HGU perusahaan.

Menurutnya, ada banyak lahan masyarakat yang tidak dibebaskan, tetapi perkebunan sawit sudah mengelilinginya. Dalam satu hamparan, ada lahan yang dilepas untuk sawit, tetapi ada juga yang tidak.

“Kami yang tidak melepaskan lahan melakukan penanaman buah. Kemudian kemarin kami mau membuat sertifikat lahan kami, ternyata itu sudah dalam HGU. Makanya kami minta tolong bagaimana jalan keluarnya,” kata Kala.

Ia menegaskan, warga tidak ingin melepaskan lahan tersebut.  Sebab ia mempersiapkan itu untuk generasi ke depan.

“Kami pikirkan anak cucu ke depan, sudah cukup lahan yang sudah dilepas. Ini jadi beban kami punya lahan di tengah-tengah sawit, semoga ada jalan keluarnya,” bebernya.

Terhadap persoalan tersebut, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan, agar lahan yang masuk HGU itu segera di-enclave atau dikeluarkan dari lahan HGU.

“Jangan sampai HGU dulu,  sebab sebenarnya ketentuannya sebelum ada eksplorasi HGU tak bisa diproses. Dan itu statusnya masih izin lokasi, tapi ini masih izin lokasi sudah buru-buri urus HGU,” ungkapnya.

Namun demikian, untuk memastikan dokumen terkait itu, ia menegaskan perlu dicek lebih lanjut, baik dokumen milik warga maupun melalui dokumen milik perusahaan. “Pastinya kalau ada kebun warga dalam HGU, harus keluarkan,” tegas Wabup. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment