Kaltara

Belanja Negara Semester I Masih Rendah

Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro (3-kiri) saat konferensi pers kinerja APBN semester I di Kaltara. (Foto: Rizqy)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yakni tetap responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Wahyu Prihantoro menyatakan bahwa belanja pemerintah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi di tingkat mikro.

Keberadaan uang negara di Kaltara merupakan stimulus perekonomian daerah.

Seperti diketahui, APBN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan belanja.

Khusus belanja, alokasi APBN tahun 2022 di Kaltara sebesar Rp9,92 triliun. Terdiri dari dari belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp3,68 triliun (37 persen) dan Belanja Transfer Ke Daerah & Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,24 triliun (63 persen).

Sesuai data terakhir yang dirilis pihak DJPb Kaltara, belanja pemerintah pusat maupun TKDD hingga semester I tampak masih rendah. Realisasinya masih berada di bawah 50 persen.

“Sampai dengan Semester I 2022, realisasi belanja pemerintah pusat terserap Rp1,23 triliun (33,42 persen),” sebut Kepala Bidang PPA I pada Kanwil DJPb Kaltara Ende Johana Surya dalam paparannya, Kamis (4/8/2022).

Ada 4 kategori kewenangan dalam realisasi belanja pemerintah pusat, yaitu, masing-masing realisasi belanja kantor pusat sebesar 28,79 persen, kemudian kantor daerah 52,95 persen, dekonsentrasi 19,53 persen, serta tugas pembantuan 21,44 persen.

“Untuk belanja TKDD terealisasi sebesar Rp3,06 triliun atau 49,04 persen,” sambungnya.

Adapun realisasi TKDD tersebut, terbagi dalam 6 jenis belanja. Terdiri dari tingkat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 38,57 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) 57,05 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 15,51 persen, DAK Non Fisik 51,24 persen, Dana Insentif Daerah 50,26 persen, dan Dana Desa 47,63 persen.

“Untuk realisasi di semester I ini terkesan agak lambat. Maka di sisa hingga akhir semester kita akan kejar, dampingi dan asistensi bersama. Beri solusi agar realisasi bisa berjalan maksimal sampai akhir tahun,” tegasnya saat dikonfirmasi Koran Kaltara perihal rendahnya realisasi.

Selanjutnya, pihak DJPb juga menerangkan, bahwa output belanja strategis di Kaltara terdiri dari beberapa hal.

Di antaranya pembangunan fasilitas pelabuhan laut pulau bunyu; pembangunan jalan Malinau-Semamu; pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu; pembangunan Jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan.

Kemudian ada pengembangan Bandar Udara Long Apung; Pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru (Lanjutan) Kepulauan Sebatik; pembangunan pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik; Subsidi Angkutan Udara Perintis, Perintis Cargo, dan BBM Penerbangan Perintis. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment